Kalau mengacu pada SE-26/PJ/2015 tentang “Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak”, pada Bagian E.4, dijelaskan:

PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai
dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa
Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di
dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan
ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Jadi PKP penerbit faktur pajak tidak lengkap dapat dan/atau akan kena sanksi sebesar 1% dari DPP (Mengacu pada UU KUP Pasal 14 ayat 1 dan 4 yang direvisi UU HPP Pasal 2 Ayat 4). Sayangnya bagi PKP penerima faktur pajak tidak lengkap tidak bisa mengkreditkan.

Mungkin bisa dibicarakan dengan PKP penerbit faktur apakah bisa diajukan pembetulan? Supaya sama-sama enak. Kalau tidak bisa atau tidak mau dibetulkan, jatuhnya sama-sama rugi.

Sepengetahuan dan sepengertian saya menerjemahkan UU KUP:

Sebagai pembeli, yang penting ada bukti sudah bayar invoice ke penjual sejumlah harga barang + PPN 10% dan sudah lunas. Paling kalau fiskus lagi ‘ingin menggali lebih dalam’, bisa dilampirkan juga bukti bahwa sebagai pembeli sudah pernah menyerahkan identitas NPWP kepada penjual (cuma biar ada bukti bahwa kita tidak berusaha menghindar kok, NPWP nya udah dikasih sama kita ke penjual). Selama tidak nekat dikreditkan, seharusnya tidak akan dipermasalahkan fiskus.

‘Bola Panas’ sebenarnya ada di penjual, yang menerbitkan FP tidak lengkap. Kewajiban bayar ke negara atau setor pun ada di tangan penjual yang memungut PPN. Jadi meski penjual sudah setor tapi keliru membuat FP sehingga dinyatakan tidak lengkap, ya didenda 1% DPP kepada penjual sebagai sanksi menerbitkan FP tidak lengkap.

<div>
</div><div>

Jadi menjawab pertanyaan diatas, PPN disetor atau tidak tanggung jawabnya ada di penjual. Pembeli tidak bisa, istilahnya, ujug-ujug buat SSP bayar PPN nya sendiri ke negara atas pembeliannya cuma supaya FP tadi jadi bisa diklaim PPN Masukan. Lagi pula objek kesalahannya kan bukan soal setoran PPN nya, tapi FP nya yang tidak lengkap. Kalau soal nanti rugi dong ga bisa klaim PPN Masukan, ya makanya saya usulkan mohon dicoba rujuk rembuk dengan penjual supaya mereka mau membuat pembetulan FP nya supaya jadi FP Lengkap. Kalau tidak, akan sama-sama rugi jadinya.

</div>

Mengacu pada PER-24/PJ/2012, pasal 5, 6 dan 7:

Pasal 5

Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
<div>f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
</div><div>

g.

Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

</div>

Pasal 6

(1)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani nya.

(2)

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani nya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

(3)

Alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.

(4)

Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

(5)

Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

(6)

Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(7)

Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

(1)

PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

a.

2 (dua) digit Kode Transaksi;

b.

1 (satu) digit Kode Status;

dan c.

13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.