Pemanfaatan Insentif PBB sebagaimana tertuang dalam Permenkeu No : 191/PMK.07/2012

Salam kenal, saya dari Dispenda Lombok Barat
Menurut pasal 6 ayat 2 PP No 55/2005 ttg Dana Perimbangan, Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10%, dialokasikan kepada seluruh Kab/Kota, dengan perincian 6,5% dibagi rata dan 3,5% dibagi sebagai insentif kepada Kab/Kota dengan realisasi melampaui rencana penerimaan.

Kemudian turunlah Permenkeu No : 191/PMK.07/2012 ttg Alokasi Definitif dimana terdapat sekian Rupiah insentif PBB bagi daerah.

Pertanyaan saya: Dapatkah insentif tersebut digunakan sebagai tambahan penghasilan sebagaimana tertuang dalam PP No 69/2010 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan PDRD ?

Jika ya, apa dasar hukumnya? karena alokasi DBH tersebut bukan merupakan pajak daerah sebagaimana amanat PP No 69/2010

Mohon pencerahan rekan sekalian
Terimakasih

-Lalu Tesa-

Terimakasih atas komennya, saya sudah riset dan ternyata memang 3,5% DBH PBB-P2 tersebut memang menurut saya tidak bisa digunakan sebagai tambahan penghasilan. alasannya:

1. DBH tersebut masih merupakan pajak pusat sehingga PP No 69/2010 tidak bisa digunakan karena PP tersebut mengatur pajak daerah.

2. DBH sendiri didesain untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat-daerah, bukan buat tambahan penghasilan (walau judul di DBH itu adalah "insentif")

just my 2 cent…CMIIW. Semoga kita semua terhindar dari tindakan melanggar hukum, amin.