JAKARTA, suaramerdeka.com – Nilai tukar Rupiah semakin melemah dan mendekati level 15 ribu per dolar AS. Kondisi ini membuat perekonomian Indonesia dalam lampu kuning atau harus berhati-hati.

Hal itu diungkapkan Ketua BPP Himpunan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira di Jakarta, Kamis (6/9). Apalagi, Indonesia masuk dalam daftar Negara yang rentan terhadap krisis sehingga perlu adanya solidaritas untuk menghadapinya.

“Saat ini perekonomian Indonesia lampu kuning. Kita jangan menyalahkan pemerintah atau pihak manapun terkait persoalan ini. Kita perlu solidaritas hadapi itu,” katanya yang juga Ketua Umum Perjakbi (Pengusaha Jasa Kantor Bersama dan Inkubasi Usaha).

Beberapa indikator ekonomi makro Indonesia masih negatif, misalnya defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan defisit APBN serta masih negatif nya kesimbangan primer dari hasil analisa bloomberg kita cukup rentan terkena krisis.

“Krisis tidak hanya diakibatkan oleh faktor eksternal namun, sektor internal seperti fundamental kita yang tidak kuat ini juga memicu hal tersebut. Fundamental yang tidak kuat karena semua indikator kita masih negatif. Jika fundamental kuat, semua indikator mengarah positif hal ini tak akan terjadi,” sambungnya.

Anggawira menyarankan pemerintah dan pengusaha untuk bekerjasama dengan tidak membebankan pajak bagi mereka. Menurutnya, pengusaha saat ini sedang tertekan karena dolar AS sedang meroket.

"Ya, saya juga seorang pengusaha. Saya bisa merasakan jika rekan-rekan saya banyak yang mengeluh karena ditekan pajak. Dalam keadaan sulit begini ditekan sama pajak," kata Anggawira.

Lebih lanjut, Anggawira mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah dan pengusaha bersama-sama saling membantu satu sama lain.

"Ya, kita mestinya sama-sama bahu-membahu. Pengusaha bantu pemerintah, pemerintah bantu dunia usaha jangan saling membebani. Dalam kondisi seperti ini jika dihantam pajak, maka akan ada PHK. Jika ada PHK, rakyat yang akan kena dampaknya," tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Bloomberg Negara yang menempati No. 1, 2 dan 4 yaitu Turki, Argentina dan Afrika sudah terkena krisis. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke 6 sebagai Negara terentan akan krisis dari variabel-variabel ekonomi seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini.

Sumber: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/122279/dola r-meroket-pengusaha-minta-keringanan- pajak