Indonesia – Jepang
updated 16 years, 6 months ago
2 Members
·
11
Posts
Selamat siang,
Apakah misalnya PT. A membuat semacam website tuk perusahaan Jepang yang kedudukannya ada dijepang, apakah terutang PPN atau tidak? disini PT. A sdh PKP, bagaimana aspek perpajakannya? trimakasih.
Semua hasil project tidak dijual belikan di indonesia
Kasus tsb dapat dikatakan bahwa PT A melakukan "ekspor" jasa ke Jepang.
Ketentuan PPN yang masih berlaku saat ini tidak mengatur "ekspor" jasa (cfm Pasal 4 UU PPN 2000).
Pendapat saya, kasus tsb TIDAK TERUTANG PPN.
trimakasih atas tanggapannya rekan prima07. lalu dokumen apa yang harus kami siapkan tuk menyikapi pemeriksaan krn tidak terutang PPN, selama ini kami hanya terima transferan dari PT. Jepang sana dalam bentuk rupiah dan bagaimana misalnya juga tdk ada perjanjian kontrak, invoice dan PO maupun CODnya?
Pada saat pemeriksaan, dokumen yang bisa disiapkan biasanya kontrak, invoice, PO dan rek koran. COD biasanya untuk pengujian pemotongan PPh 26 (bukan PPN).
Bila kontrak tidak ada, minimal invoice dan rek. koran harus ada.
- Originaly posted by prima07:
Bila kontrak tidak ada, minimal invoice dan rek. koran harus ada.
Apakah ini akan diterima tim pemeriksa kalo hanya ada invoice dan rek. koran? hingga kami tidak menanggung PPNnya?. Trimakasih. Apakah ada peraturan/SE yang mengatur hal ini?
Tim pemeriksa harusnya dapat menerima karena dokumen2 tsb merupakan bukti adanya transaksi yang dilakukan PT A. Akan tetapi, hal tsb tergantung persepsi tim pemeriksa juga. Idealnya, lebih baik didukung juga oleh kontrak apalagi bila jumlahnya cukup material.
Sepengetahuan saya, tidak ada peraturan yang spesifik mengatur kasus demikian.
Hanya saja, bila memang benar2 diperlakukan sebagai transaksi yang tidak terutang PPN, PT A harus memasukkan PM yang berhubungan dgn perolehannya sbg PM yang tidak dapat dikreditkan.
Bila tidak bisa memisahkan secara pasti, PT A harus melakukan penghitungan kembali PM.Ada beberapa PKP yang mencoba mencari posisi aman (memperhatikan repotnya beradu argumentasi dgn pemeriksa dan konsekuensi lainnya).
Transaksi "ekspor" jasa tsb tetap dikenakan PPN dan dibuatkan faktur pajak sederhana dengan pengaturan sedemikian rupa.kira-kira kalo kita buat kontrak kerjasama itu memuat hal apa saja yang dibahas dlm kontrak tsb?
Format kontraknya memuat kejelasan pihak yang memberi dan menerima pekerjaan, jenis pekerjaan, waktu pekerjaan, detil pekerjaan, dan nilai fee (dicantumkan juga pajak-pajak yang muncul menjadi beban siapa).
pak Prima07 apakah bpk. bisa mengshare format kontrak tsb. agar format yang sy buat bisa saya bandingkan dengan format yang lebih baik, maklum saya ga pernah membuat surat kontrak kerjasama untuk pihak siapapun, kalo ada formatnya tolong ke ***. trimakasih. atau rekan siapapun yang punya formatnya bisa dikirim ke email saya.
Viewing 1 - 11 of 11 posts
