Peraturan Terkait
16 TAHUN 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
17 TAHUN 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
18 TAHUN 2000 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
19 TAHUN 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
6 TAHUN 1983 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
7 TAHUN 1983 PAJAK PENGHASILAN
8 TAHUN 1983 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
24 TAHUN 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
SE – 19/PJ.53/1996 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PPN 34 – 95)

Peraturan Detail :
Print

Perihal : PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG PERPAJAKAN DALAM HAL JOINT OPERATION

Tanggal Terbit : Thursday, 24 October 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
24 Oktober 2002

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 823/PJ.312/2002

TENTANG

PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG PERPAJAKAN DALAM HAL JOINT OPERATION

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxx tanggal 14 Mei 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut antara lain dijelaskan bahwa :
a. PT TSRT, NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx bergerak dalam bidang General Construction, akan
bekerja sama dengan perusahaan Luar Negeri dengan data sebagai berikut :
1) Nama perusahaan : SAP CO.LTD.
2) Join Operation untuk Proyek Pemerintah RI
3) Lama Join Operation : 3 Th
4) Komposisi saham : 30%,70%
5) Pembagian keuntungan : Sesuai komposisi saham
b. SAP Co. Ltd tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan tidak ada hubungannya
dengan kepemilikan saham PT TSRT.
c. Saudara mohon penjelasan serta persyaratan dan kewajiban apa saja untuk melaksanakan
perpajakan di Indonesia.

2. Pajak Penghasilan
a. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum,
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2000 (UU KUP), yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.
b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh),
yang menjadi Subjek Pajak antara lain adalah badan.
c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa:
1) Joint Operation (JO) adalah merupakan kerjasama operasi dua badan atau lebih yang
sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek
tersebut selesai dikerjakan. Dengan demikian JO bukan merupakan Subjek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b UU PPh, dan oleh karenanya pengenaan
PPh atas penghasilan dari proyek tersebut dikenakan pada masing-masing badan
anggota JO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterimanya.
2) Kewajiban pajak lainnya yang ada pada JO adalah sebagai Wajib Pajak pemotong/
pemungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 serta PPN.

3. Pajak Pertambahan Nilai
a. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa, kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur
bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang PPN.
b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 diatur bahwa dalam rangka pengukuhan
pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian badan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang PPN, adalah bentuk kerja
sama operasi.
c. Sesuai dengan butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.53/1996 tanggal
4 Juni 1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar
Negeri ditegaskan bahwa dalam hal proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/ dana
pinjaman luar negeri dikerjakan oleh kontraktor utama yang merupakan JO, maka berlaku
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1) JO dan anggota JO harus terclaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari JO kepada pemilik
proyek tidak dipungut PPN, namun Faktur Pajak tetap harus dibuat oleh JO dengan
diberi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut".
3) Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari anggota JO kepada
JO, terutang PPN dan anggota JO harus membuat Faktur Pajak kepada JO. Bagi
anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN
tersebut merupakan Pajak Masukan.
4) Atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh anggota JO tetap
terutang PPN yang dapat merupakan Pajak Masukan bagi anggota JO tersebut.
d. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa:
1) JO (bentuk kerja sama operasi) merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang PPN.
2) Apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata dilakukan atas
nama JO, maka JO harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai PKP, yaitu
melaporkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP, memungut, menyetor, dan
melaporkan penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang melalui Surat Pemberitahuan
Masa PPN.
3) Apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata dilakukan atas
nama masing-masing anggota JO, sedangkan JO hanya untuk koordinasi dan secara
nyata-nyata tidak melakukan transaksi penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain, maka
yang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai PKP hanya anggota JO.
4) Jika JO merupakan kontraktor utama dalam proyek pemerintah yang dibiayai penuh
dengan hibah/dana pinjaman luar negeri maka atas penyerahan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak dari JO kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN dan Faktur
Pajak yang diterbitkan oleh JO harus diberi cap "PPN dan PPnBM tidak dipungut".

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

IGN mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan;
3. Direktur PPN & PTLL.