Tidak..

bisa dijelaskan kenapa tidak bisa rekan begawan…?
Mohon infonya

Salam

He he he
Dah pasti tidak sama dengan PPN rekan begawan…
Cuma gini, ketika ada LB di SPT PPh Badan, baik mau direstitusi atau dikompensasi, akan dilakukan pemeriksaan.
Ketika dari hasil pemeriksaan keluar dalam bentuk SKPLB, apakah dilarang bila kita mau mengkompensasi LB Tahun 2007, 2008 dan 2009 serta 2010 ke PPh terutang tahun 2011?

Mohon pencerahannya…

Salam

Pemeriksaan sudah pasti… hanya saja pilihan kompensasi tidak pernah ada rekan..
Pilihannya hanya : Direstitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak.
Lagian kalau dikompensasi gimana caranya?

Okelah, seandainya demikian, trus gimana caranya kompensasi?

Sangat tidak sama…
Utang pajak adalah yang sudah mempunyai kepastian hukum, ada SKP-nya
Contoh :
Misalkan SPT Tahunan PPh Badan 2009 menyatakan LB sebesar Rp. 10.000 dan "dikompensasikan" ke PPh badan 2010. Gimana cara mengkompensasikan? Berapa jumlah yang harus dikompensasi? Trus angka "kompensasi tahun sebelumnya" dilaporkan dibagian mana dalam SPT?

Apakah proses begini disebut kompensasi?

Adakah dasarnya bahwa yang disebut hutang pajak harus ada SKP nya?
Sebab, defenisi pajak terutang menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 28 tahun 2007 adalah :
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara, penjelasan Pasal 12 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 menyatakan bahwa :
Pasal 12

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pembehtahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Atas dasar ketentuan diatas, saya kok kurang sependapat bahwa yang dinamakan utang pajak harus ada SKP nya dulu.

Mohon koreksinya…

Salam

Tambahan
Mungkin istilah yang lebih lazim untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tahun 2009 dalam kasus diatas ke pajak terutang tahun 2010 adalah pemindahbukuan (Pbk).
Namun demikian, menurut saya ini hanya istilah saja. Esensinya tetap merupakan bentuk dari pengkompensasian dari yang Lebih kepada yang kurang.

Soal pelaporan di dalam SPT Tahunan 2010, apakah menyalahi aturan bila tanggal dokumen SKPLB atau tanggal permohonan untuk memperhitungkan kelebihan pajak tahun 2009 ke pajak terutang tahun 2010 yang digunakan dalam kotak PPh Pasal 29 Tahun 2010?

Salam