Pajak untu perusahaan Freight Forwarding
updated 10 years, 4 months ago
6 Members
·
16
Posts
Dear All…
saya adalah seoarang yang amatir dalam dunia perpajakan
Ada yang mau saya tanyakan dengan rekan2 semuasaya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.
kebetulan perusahaan saya bergerak di bidang Freight Forwarding.Suatu hari perusahaan saya mendapat order untuk mengirim barang
karena alasan tertentu Perusahaan saya akhirnya menunjuk perusahaan freight forwarding lainya (PT.ABC) untuk menyelesaikan project tersebut.
di akhir waktu perusahaan saya mendapat invoice dari freight forwarding (PT.ABC) tersebut isi dari invoice tersebut adalah:trucking……………………….Rp 200.000,-
By Adm……………………….Rp 100.000,-
Custom clearence………….Rp 300.000
total……………………………Rp 600.000,-
ppn 1%……………………….Rp 6000,-
grand total…………………..Rp 606.000,-yang jadi pertanyaan saya….mengapa PPN nya kok 1%??
lalu apakah saya harus memotong PPh atas tagihan tersebut??mohon penjelasan dari rekan2 semua
Dear All…
saya adalah seoarang yang amatir dalam dunia perpajakan
Ada yang mau saya tanyakan dengan rekan2 semuasaya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.
kebetulan perusahaan saya bergerak di bidang Freight Forwarding.Suatu hari perusahaan saya mendapat order untuk mengirim barang
karena alasan tertentu Perusahaan saya akhirnya menunjuk perusahaan freight forwarding lainya (PT.ABC) untuk menyelesaikan project tersebut.
di akhir waktu perusahaan saya mendapat invoice dari freight forwarding (PT.ABC) tersebut isi dari invoice tersebut adalah:trucking……………………….Rp 200.000,-
By Adm……………………….Rp 100.000,-
Custom clearence………….Rp 300.000
total……………………………Rp 600.000,-
ppn 1%……………………….Rp 6000,-
grand total…………………..Rp 606.000,-yang jadi pertanyaan saya….mengapa PPN nya kok 1%??
lalu apakah saya harus memotong PPh atas tagihan tersebut??mohon penjelasan dari rekan2 semua
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 38/PMK.011/2013 pasal 2 huruf m, PPN forwarding ditetap dari nilai lain sebesar 10%. sehingga tarif efektif adalah 1% (10% X 10%).
untuk pemotongan tidak perlu, karena freight forwarding bukan objek pemotongan PPh pasal 23 seperti di atur dalam PMK 244 (kalau tidak salah)sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 38/PMK.011/2013 pasal 2 huruf m, PPN forwarding ditetap dari nilai lain sebesar 10%. sehingga tarif efektif adalah 1% (10% X 10%).
untuk pemotongan tidak perlu, karena freight forwarding bukan objek pemotongan PPh pasal 23 seperti di atur dalam PMK 244 (kalau tidak salah)owhhh jadi saya tidak potong PPH 23 nya….berarti nilai invoice tersebut akan saya akui sepenuhnya sebagai Beban atas jasa perantara??
owhhh jadi saya tidak potong PPH 23 nya….berarti nilai invoice tersebut akan saya akui sepenuhnya sebagai Beban atas jasa perantara??
- Originaly posted by yudi74:
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 38/PMK.011/2013 pasal 2 huruf m, PPN forwarding ditetap dari nilai lain sebesar 10%. sehingga tarif efektif adalah 1% (10% X 10%).
setuju[quote=andesta_satria]owhhh jadi saya tidak potong PPH 23 nya….berarti nilai invoice tersebut akan saya akui sepenuhnya sebagai Beban atas jasa perantara??
klo menurut saya ini kena pph 23 atas jasa perantara 2%, karena perusahaan tidak melakukan FF sendiri tapi memakai jasa FF dr perusahaan lain.
- Originaly posted by yudi74:
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 38/PMK.011/2013 pasal 2 huruf m, PPN forwarding ditetap dari nilai lain sebesar 10%. sehingga tarif efektif adalah 1% (10% X 10%).
setuju[quote=andesta_satria]owhhh jadi saya tidak potong PPH 23 nya….berarti nilai invoice tersebut akan saya akui sepenuhnya sebagai Beban atas jasa perantara??
klo menurut saya ini kena pph 23 atas jasa perantara 2%, karena perusahaan tidak melakukan FF sendiri tapi memakai jasa FF dr perusahaan lain.
- Originaly posted by yudi74:
untuk pemotongan tidak perlu, karena freight forwarding bukan objek pemotongan PPh pasal 23 seperti di atur dalam PMK 244 (kalau tidak salah)
Setuju dengan rekan yudi.
Jasa freight forwarding tidak tercantum dalam PMK 244/2008.Originaly posted by andesta_satria:sebagai Beban atas jasa perantara??
Ya pembukuannya jangan atas beban atas jasa perantara donk rekan, kan rekan tidak pakai jasa perantara, melainkan jasa freight forwarding.
- Originaly posted by yudi74:
untuk pemotongan tidak perlu, karena freight forwarding bukan objek pemotongan PPh pasal 23 seperti di atur dalam PMK 244 (kalau tidak salah)
Setuju dengan rekan yudi.
Jasa freight forwarding tidak tercantum dalam PMK 244/2008.Originaly posted by andesta_satria:sebagai Beban atas jasa perantara??
Ya pembukuannya jangan atas beban atas jasa perantara donk rekan, kan rekan tidak pakai jasa perantara, melainkan jasa freight forwarding.
Rekan,,mau ikut nimbrung juga,,,kalo mo mastiin dia beneran jasa freigt forwading itu gimana ya? (semoga bukan pertanyaan aneh)..soalnya saya selama ini potong pph 23, Tagihannya sama persis, truckingnya saya potong karena atas sewa harta..anggapannya trucknya disewa karena didlm kontainernya itu semua barangnya adalah barang perusahaan tempat saya bekerja.. dan mreka juga mengenakan PPN nya sebesar 10%
Rekan,,mau ikut nimbrung juga,,,kalo mo mastiin dia beneran jasa freigt forwading itu gimana ya? (semoga bukan pertanyaan aneh)..soalnya saya selama ini potong pph 23, Tagihannya sama persis, truckingnya saya potong karena atas sewa harta..anggapannya trucknya disewa karena didlm kontainernya itu semua barangnya adalah barang perusahaan tempat saya bekerja.. dan mreka juga mengenakan PPN nya sebesar 10%
- Originaly posted by melonredul:
Rekan,,mau ikut nimbrung juga,,,kalo mo mastiin dia beneran jasa freigt forwading itu gimana ya? (semoga bukan pertanyaan aneh).
Setahu saya jasa freight forwarding ada ijin usahanya rekan, tinggal diminta saja.
Originaly posted by melonredul:.soalnya saya selama ini potong pph 23
Sebenernya kalo sudah terlanjur dipotong ya gapapa, petugas pajak juga cenderung ga mengkoreksi kasus beginian.
Tapi biar tau bagaimana yang bener, sebaiknya dibuatkan saja kontrak sewa menyewa untuk menguatkan pemotongan PPh 23 atas transaksi sewa harta. - Originaly posted by melonredul:
Rekan,,mau ikut nimbrung juga,,,kalo mo mastiin dia beneran jasa freigt forwading itu gimana ya? (semoga bukan pertanyaan aneh).
Setahu saya jasa freight forwarding ada ijin usahanya rekan, tinggal diminta saja.
Originaly posted by melonredul:.soalnya saya selama ini potong pph 23
Sebenernya kalo sudah terlanjur dipotong ya gapapa, petugas pajak juga cenderung ga mengkoreksi kasus beginian.
Tapi biar tau bagaimana yang bener, sebaiknya dibuatkan saja kontrak sewa menyewa untuk menguatkan pemotongan PPh 23 atas transaksi sewa harta.
Menu
Be part of our forum and get the latest updates and exclusive discussions!
Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA
Navigating the Coretax
era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
