Salah potong PPh 21 atau 23 -jasa konstruksi?

bedakan orangnya ama proyeknya. Kalo orangnya kena pasal 21

Mandornya pegawai perusahaan kan? baik borongan atau pegawai harian tetap dikenakan pph 21, karena berupa upah atau gaji

Dear all, Attn: Mariana

Untuk praktis dan safety lebih baik Potong PPh Pasal 23 sebesar 15% X 30% X Pembayaran atau 4,5% X Pembayaran berdasarkan Penyerahaan / Penggunaan Tenaga Kerja.

Pemotongan PPh pasal 21 menjadi tanggung jawab Pemborong tsb. Jika kita yang melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 terlebih buruh harian lepasnya banyak maka repot juga.

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Apakah tidak memberatkan, karena akan terjadi dobel potong karena selain dipotong PPh 23 atas jasa Outsourcing, nanti akan dipotong PPh 21 lagi terhadap pembayaran gaji karyawan

kita klarifikasi dulu statement rekan Mariana.
1. Pertanyaan Sdri Mariana untuk Mandor.
Posisi sdri Mariana disini sbg apa ? apakah 1.Pemilik Proyek 2.Yg mengerjakan Proyek.

kalau sdri Mariana adalah 1. Pemilik Proyek, maka kesampingkan jauh-jauh urusan mandor Proyek, kwajiban Saudari adalah memotong PPh Final pasal 4.2. dengan tarif tergantung kualifikasinya.
2. Kalau saudari Mariana sebagai pemenang Proyek baru saudari memikirkan pemotongan PPh ps 21
mohon koreksi

kalau menurut saya sih, apabila mandor adalah karyawan perusahaan dipotong PPh Pasal 21 karena merupakan gaji karyawan, jika mandor bukan karyawan perusahaan maka potong PPh Pasal 23 atas jasa pengawasan 4%

mohon koreksi…………

jasa pengawasan konstruksi dipotong 4% untuk PPhPs. 23 atau final sesuai PP 51?

apabila kontrak tanda tangan sebelum 1 januari 2008 dan realisasi pembayaran tahun 2008 maka masih mengacu pada PP No.140/2000. kontrak lebih dari 1 Milyar dipotong PPh Pasal 23 bersifat tidak final, kecuali utk kontrak mulai thn 2008 maka penghasilan jasa konstruksi semua bersifat final……

mohon koreksi…….

Kalau mengacu pada PPh PS. 23 memang 4 %
kalau mengacu ke PP 51 dipotong final 4% kalau berkualifikasi dan 6% kalau tidak berkualifikasi
sdr besdy tinggal lihat kontraknya sebelum 1 Januari 2008 dengan PPh 23 atau sesudah 1 Jan 2008 maka harus pakai pp 51

handy hovin

Newbie

Location : Pekanbaru.
Joined : 13 Aug 2008.
Posts : 55.
16 Sep 2008 15:49 •

apabila kontrak tanda tangan sebelum 1 januari 2008 dan realisasi pembayaran tahun 2008 maka masih mengacu pada PP No.140/2000. kontrak lebih dari 1 Milyar dipotong PPh Pasal 23 bersifat tidak final, kecuali utk kontrak mulai thn 2008 maka penghasilan jasa konstruksi semua bersifat final……

mohon koreksi.

secara garis besar memang fdemikian cuma ada tambahan untuk pembayaran kontrak atau bagian kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008 pengenaan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan ketentuan baru PP Nomor 51 tahun 2008

Dear friend, Attn: Koostadi S

PPh Pasal 23 cfm PER-70/PJ/2007 Tarifnya jangan dibulatkan 4% tetapi: 15% X 26. 2/3 % X Imbalan yang dibayarkan tidak termasuk PPN.

Demikian brainstorming.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

PBK bisa dilakukan kapan saja. klo ga mau ya mo gmana lagi???digros up aja