menurut aku hanya untuk perbandingan saja, ga boleh sebagai dasar hukum,

da yang lain, monggo . . . . .

bravo ortax

Kalo menurut saya, bergantung dalam kedudukan sebagai apa yang menerbitkan surat tsb. Misal sebagai Ka KPP, Direktur, atau Dirjen. Memang tidak semua bisa di-SE-kan, yaitu dalam hal kasus khusus/sangat jarang terjadi.

Jadi menurut saya surat yg diterbitkan setingkat Dirjen atau Direktur, bisa dijadikan "jurisprodensi"

Surat DJP yang sifatnya Private Rulling tidak dapat dijadikan sebagai rujukan, dan biasanya pihak KPP tidak mau menerima. Makanya untuk S kita hanya jdikan sebagai referensi dan bahan argumentasi saja.

Biar lebih aman, rekan lingling ajukan saja Surat ke DJP, jawabannya nanti bisa dijadikan pegangan baik utk lawan transaksi maupun KPP.

Saran saya utk DJP, Agar tidaj terjad dispute sebaiknya Surat2 yang menjawab pertanyaan serupa di SE-kan saja.

Kalo hanya setingkat Ka KPP, maka "surat" tsb hanya berlaku dalam yurisdiksi KPP tsb.

Jangka Waktu DJP ut menjawab Surat tidak ada batasannya, kecuali utk pengajuan permohonan seperti restitusi atau keberatan. Sering2 di follow up aja.

Belum bisa memberikan saran karena belum jelas duduk persoalannya.
Ada satu Surat yang mungkin bisa dijadikan counter oleh pihak pemberi penghasilan yaitu S – 257/PJ.313/2004 Tentang PERLAKUAN PPh ATAS PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN. Di Surat itu dijelasknan :

1. Atas penghasilan dari jasa pembuatan materi iklan yang diterima oleh perusahaan periklanan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;

2. Atas penghasilan dari jasa pemasangan iklan yang diterima oleh perusahaan media tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, melainkan terutang pajak pada akhir tahun melalui SPT Tahunan;

3. Atas penghasilan dari jasa koordinasi pembuatan materi iklan dan pemasangannya di media yang diterima oleh perusahaan periklanan (dalam hal ini PT A) tidak dapat dikategorikan sebagai imbalan jasa perantara, karena peran PT A tidak semata-mata mempertemukan pihak perusahaan periklanan dan pihak perusahaan media melainkan juga memberikan advis secara profesional untuk peningkatan mutu produk iklan dan mempunyai posisi negosiasi yang lebih besar. Oleh karena itu jasa koordinasi tersebut dikategorikan sebagai jasa konsultan periklanan dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% x 50% atau 7,5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.