Menurut saya dalam PP 40 hanya untuk memisahkan penggunaan aturan lama dengan aturan baru atas pembayaran kontrak yang berakhir sampai 31 Des 2008 (Kondisi I) dengan yang kontrak ditandatanganinya sebelum 1 Agustus 2008&pembayarannya setelah 1 Januari 2009 (Kondisi II).
Jadi, dalam kondisi I, aturannya masih lama, jadi masih ada pemisahan PPh 23 dengan PPh Final atas jasa kontruksi dengan batasan 1M.Jadi yang dibawah 1M dan sertifikasi usaha kecil dikenakan PPh Final dengan tarif:
(1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi. dan di atas 1M omsetnya dikenakan PPh 23 dengan tarif lama(2% untuk jasa pelaksanaan dan 4% untuk perencanaan dan pengawasan)
Sedangkan untuk Kondisi II, baru digunakan aturan baru seperti PP 51 yaitu seluruh jasa konstruksi dikenakan PPh Final, dengan tarif:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Demikian menurut saya, rekan kiki
Silahkan rekan lain untuk mengomentari