bagaimana yang termasuk penghasilan yang bersifat berkesinambungan atau tidak?
updated 15 years, 12 months ago
5 Members
·
14
Posts
Misalnya susanto adalah status bukan pegawai di PT.Q
kasus 1 :
pada bulan Januari susanto memperoleh penghasilan sebagai jasa kebersihan dari PT.Q sebesar Rp.1.500.000, sedangkan pada bulan Pebruari susanto memperoleh penghasilan lagi dari PT.Q sebesar Rp.2.000.000apakah ini termasuk bersifat berkesinambungan atau tidak?
kasus 2 :
pada bulan Januari susanto memperoleh penghasilan sebagai jasa kebersihan dari PT.Q sebesar Rp.1.500.000, sedangkan pada bulan Maret susanto memperoleh penghasilan lagi dari PT.Q sebesar Rp.2.000.000apakah ini termasuk bersifat berkesinambungan atau tidak?
Coba baca
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 31/PJ/2009 BAB I Pasal 1 ayat 22 [/b]"….Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan[b].
Nah dari pengertian tsb kasus susanto adalah berkesinambunganSependapat dgn rekan Edisuryadi….
Dengan demikian, kasus 1 maupun kasus 2, termasukberkesinambungan.Kalau dadri kasus 1 :
pada bulan Januari susanto memperoleh penghasilan sebagai jasa kebersihan dari PT.Q sebesar Rp.1.500.000, sedangkan pada bulan Pebruari susanto memperoleh penghasilan lagi dari PT.Q sebesar Rp.2.000.000untuk penghitungan PPh Pasal 21, apakah penghasilan bruto boleh dikurangi PTKP?
atau langsung PKP = Penghasilan bruto x tarif 17 UU PPhLihat Pasal 10 Ayat 2 C "Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan. "
Boleh…
Sepanjang Susanto membuat pernyataan ke PT. Q bhw dia tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja lainnyamisalnya tahun 2009 susanto (bukan pegawai) hanya memperoleh penghasilan satu kali saja pada bulan januari sebagai jasa kebersihan dari PT.Q sebesar Rp.1.500.000
karena sudah termasuk penghasilan yang bersifat TIDAK berkesinambungan, apakah penghitungan PPh Pasal 21 boleh dikurangi PTKP?
- Originaly posted by ranto:
arena sudah termasuk penghasilan yang bersifat TIDAK berkesinambungan, apakah penghitungan PPh Pasal 21 boleh dikurangi PTKP?
bila tidak berkesinambungan maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto.
untuk perhitungannya ada di lampiran PER 32, bisa dibaca dulu..regard's
wah Pak Begawan baru turun gunung nih ???? …….. selamat bergabung kembali d dunia Perpajakan. Commentnya banyak ditunggu nih, sama rekan – rekan.
apakah yang termasuk dalam kategori bukan pegawai? selain tenaga ahli
pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
olahragawan
penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
pengarang, peneliti, dan penerjemah;
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
agen iklan;
pengawas atau pengelola proyek;
pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
petugas penjaja barang dagangan;
petugas dinas luar asuransi;
distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
Lihat aja Pasal 3 huruf c Per-31 selain angka 1, rekan rantokalau misalnya upah borongan dan satuan, apakah tidak mendapat pengurangan PTKP?
Upah borongan dan satuan termasuk pegawai tidak tetap yang tidak dibayar secara bulanan.Perlakuannya sama dengan pegawai tidak tetap harian.
Jadi lihat dulu rentang penghasilannya dalam 1 bulan (lihat Per-31 lagi rekan ranto):
1.sampai dengan 150.000 sebulan, maka tidak dipotong PPh 21
Di Pasal 12 ayat (1) huruf a:
Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);2.> 150.000 dan < 1.320.000 sebulan, maka PPh 21 sebesar 5% x ((Upah yang dibayar dikurangi 150.000/hari(150.000 x jumlah hari bekerja))
Di Pasal 12 ayat (1) huruf b:
Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.3.>1.320.000 dan < 6.000.000 sebulan, maka PPh 21 sebesar 5% x ((Upah yang dibayar dikurangi PTKP harian (15.840.000 dibagi 360 hari x jumlah hari bekerja))
Di Pasal 12 ayat (3):
Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.4.>6.000.000 sebulan, maka PPh 21 seperti pegawai tidak tetap bulanan yaitu Tarif Pasal 17 x (Upah yang dibayar dikurangi PTKP yang disetahunkan(tidak lagi berdasarkan jumlah hari bekerja)
Di Pasal 15 ayat (2):
Dalam hal jumlah pengasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.
Viewing 1 - 14 of 14 posts
