Jasa Notaris (Orang Pribadi), haruskah dipotong PPh 23 ?
updated 15 years, 6 months ago
11 Members
·
15
Posts
Rekan2 sekalian
Tolong bantuannya, apabila kita menggunakan jasa notaris OP untuk "mengurus pendaftaran akta jual beli tanah", apakah itu di potong PPh 21 ?
Tolong pencerahannya beserta peraturan nya
Thanks
yup,dipotong pph 21. npwp 5 % dan non npwp 6%.
Mohon koreksi dari rekan2 ortax.- Originaly posted by Agustus:
apakah itu di potong PPh 21 ?
btull
Originaly posted by Agustus:Tolong pencerahannya beserta peraturan nya
PER-31/PJ./2009
PER-57/PJ./2009 - Originaly posted by Agustus:
Tolong bantuannya, apabila kita menggunakan jasa notaris OP untuk "mengurus pendaftaran akta jual beli tanah", apakah itu di potong PPh 21 ?
ia… pot pph psl 21
Originaly posted by Agustus:peraturan nya
lihat di per
– PER – 31 th 2009 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh 21
– PER – 57.PJ.2009 tg Perubahan PER-31.PJ.2009wasalam
Ketentuan Baru PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009
Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Tenaga AhliPasal 9 ayat (1) c:
50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebasTarif Pemotongan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli
Pasal 16 ayat (1) b:
T
arif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 maka PPh Pasal 21 atas tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris adalah :
Tarif Pasal 17 x 50% x Jumlah Penghasilan BrutoTerima kasih semuanya, Jawabannya sangat membantu
Dalam per 31 juga disebutkan dalam pasal 10 ayat 5 huruf a :
Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:1. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
rekan agus, yang memotong siapa? op apa badan?
– jika op, apakah ditunjuk oleh djp sebagai pemotong?jika tidak, maka notaris melakukan pemotongan dan pelaporan sendiri.– jika badan/op yang ditunjuk sebagai pemotong, maka sesuai dengan peraturan seperti paparan rekan ronaldhahardjo .
mohon koreksinya, semoga bermaanfaat
- Originaly posted by irko:
maka notaris melakukan pemotongan dan pelaporan sendiri.
mekanisme pelunasan PPh 21 maupun 23 adalah melalui pemotongan.
Bila, pengguna jasa bukan pemotong pajak, tidak ada keharusan bagi notaris untuk memotong dan melaporkannya sendiri.
Tapi penghasilan tersebut harus dilaporkan oleh notaris tersebut di dalam SPT TahunannyaSalam
Setuju ama bang hanif… notaris harus laporkan di spt tahunan pribadi
- Originaly posted by hanif:
mekanisme pelunasan PPh 21 maupun 23 adalah melalui pemotongan.
Bila, pengguna jasa bukan pemotong pajak, tidak ada keharusan bagi notaris untuk memotong dan melaporkannya sendiri.
Tapi penghasilan tersebut harus dilaporkan oleh notaris tersebut di dalam SPT Tahunannyasependapat dengan rekan hanif..
untuk pph pasal 23 atau 21 karena bukan pph final, maka yang wajib menyetorkan adalah pemberi penghasilan. tetapi berbeda dengan pph pasal 4 ayat 2 seperti sewa tanah dan bangunan, dimana bila pemberi penghasilan tidak memotong pph pasal 4 ayat 2, maka penerima penghasilan wajib memotong pph pasal 4 ayat 2. salam kenal…saya member baru jadi mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya yach, maklum masih belajar 🙂
Notaris jika dia op termasuk tenaga ahli yg diatur di Per-57 th 2009 maka kena PPh 21 tarif PPh psl 17×50%Ph Bruto…kalo tdk punya NPWP (tp jarang kyknya..) jadi Tarif psl 17×120%x50%ph Bruto…
Jika notaris tsb pakai tagihan atas nama persekutuan, maka masuk ke PPh 23 jasa konsultan tarif 2%…
Maaf kalo salah… 🙂
Setuju kang Ezar…… tapi penghitungannya ndak sama dengan pemotongan dokter kan….Pake kumulatif gitu….
- Originaly posted by Arso:
tapi penghitungannya ndak sama dengan pemotongan dokter kan….Pake kumulatif gitu…
kumulatif atau tidaknya untuk penghasilan bukan pegawai tergantung apakah penghasilannya berkesinambungan atau tidak. bukan pada tenaga ahlinya.
Salam
Viewing 1 - 14 of 14 posts
