Rekanan Pemerintah Dipotong PPh 22 atau 23
updated 14 years ago
9 Members
·
22
Posts
Salam rekan-rekan
mohon masukan dan informasinya,
kami ada kerjasama dengan organisasi pemerintah pengadaan jasa.
sebenarnya dipotong PPh Ps 22 atau 23??
mohon informasinya
Salam- Originaly posted by suryo:
kami ada kerjasama dengan organisasi pemerintah pengadaan jasa.
kontraknya bagaimana… siapa pemberi dan penerima jasanya ?
- Originaly posted by suryo:
sebenarnya dipotong PPh Ps 22 atau 23??
Pengadaan Jasa? Jasa apa? Pemberi jasa OP atau badan?
pph 22 untuk pengadaan barang dan bila itu jasa maka dikenakan pph 23
- Originaly posted by begawan5060:
Pengadaan Jasa? Jasa apa? Pemberi jasa OP atau badan?
nah ini…kudu jelas dulu, pemberi jasanya itu OP atw Badan… kalo OP ke PPh Pasal 21, tapi kalo Badan ke PPh Pasal 23
CMIIW;p
- Originaly posted by Rewa:
nah ini…kudu jelas dulu, pemberi jasanya itu OP atw Badan… kalo OP ke PPh Pasal 21, tapi kalo Badan ke PPh Pasal 23
CMIIW;p
ralat dikit :
seharusnya :
nah ini…kudu jelas dulu, pemberi jasanya itu OP atw Badan… kalo OP Bisa ke PPh Pasal 21, tapi kalo Badan Bisa ke PPh Pasal 23.Sebab, jenis jasanya juga akan berpengaruh.
Salam
Salam rekan-rekan
Menambahkan pertanyaan di atas
Kami WP Badan dalam negeri memberikan layanan kesehatan ke badan pemerintah.- Originaly posted by suryo:
Kami WP Badan dalam negeri memberikan layanan kesehatan ke badan pemerintah.
Bukan objek pemotongan PPh..
salam rekan begawan
Tetapi, kemaren waktu ada kerjasama dengan badan pemerintah dipotong pajak, malah ada 2:
1. PPh 23
2. PPN
trus gimana perlakuannya ya, jika sudah terlanjur di potong- Originaly posted by suryo:
Tetapi, kemaren waktu ada kerjasama dengan badan pemerintah dipotong pajak, malah ada 2:
1. PPh 23
2. PPN
trus gimana perlakuannya ya, jika sudah terlanjur di potongbisa cerita, apa layanannya dan bagaimana teknisnya?
Salam
salam rekan hanif
Kami mengadakan pemeriksaan kesehatan u/ karyawan bandan pemerintah
kemudian pada waktu kami mengirimkan tagihan tidak perbincangan mengenai pajak.
kemudian pada saat pembayaran uang yg diterima sudah dipotong PPH 23 & PPN oleh pihak badan pemerintah, tanpa konfirmasi lebih dahulu….jasa pemeriksaan kesehatan, seharusnya bukan merupakan objek pemotongan, dalam hal ini PPh Pasal 23. Sebab, jenis jasa tersebut tidak secara eksplisit dimuat didalam PMK No. 244 Tahun 2008 sebagai objek PPh Pasal 23.
Secara eksplisiy, jasa tersebut juga tidak termasuk di dalam objek PPh Pasal 23 sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008.
Dengan demikian, jasa tersebut sebagaimana dsampaikan rekan begawan…, bukan objek pemotongan, dalam hal ini PPh 23.Namun demikian, bila transaksi dilaksanakan dengan bendaharawan pemerintah, hal-hal seperti ini sulit untuk dijelaskan. Akibatnya mereka main potong saja. Padahal dasarnya tidak ada. Paling banter mereka akan menggunakan defenisi jasa teknik.
Jalan tengahnya saat ini adalah, karena mereka sudah potong dan pasti sangat sulit untuk diyakinkan, mintalah bukti potong sama mereka supaya PPh Pasal 23 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak.
Umumnya Bendaharawan juga tidak ngerti atau tidak tau dengan bukti potong PPh 23 ini. Paling, yang akan mereka berikan adalah SSP nya. karenanya, buatkanlah bukti potong sesuai dengan seharusnya dan minta tanda tangan mereka sebagai pemotong pajak.Salam
terimakasih rekan hanif
kemudian u/ yg terlanjur dipotong PPN
Di Bukti potong kalimatnya/masukknya di kolom apa ya ??
mohon informasinya- Originaly posted by suryo:
kemudian u/ yg terlanjur dipotong PPN
Di Bukti potong kalimatnya/masukknya di kolom apa ya ??
mohon informasinyamaksudnya?
bukti potong PPN itu Faktur Pajak. tidak sama dengan bukti potong PPh 23Salam
Menu
Be part of our forum and get the latest updates and exclusive discussions!
Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA
Navigating the Coretax
era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
