rekan

salam

Sependapat dengan rekan budianto…

boleh tolong bantu jelaskan secara lebih rinci, knp dikenakan PPh 22 dan syarat pembayaran diatas Rp. 2 jt maksudnya gimana ya (minta ilmunya donk)

thx.

ternyata mamin diatas tu maksudnya makan dan minum toh. baru tau aku. (masih ijo)
bedanya sama katering apa ya?

thx.

Beli makanan, bisa berupa beli nasi bungkus, beli roti dsb.

Ini terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh rekan Yudher, yaitu dananya berasal dari APBD, dengan demikian dikenai pemotongan PPh 22 karena transaksi pembelian barang…. Bukankah pengertian barang dan jasa berlainan?

Pengertian jasa secara umum adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai atau manfaat yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Kalo sampai terjadi transfer kepemilikan (atas barang-barang milik) namanya pembelian.

Yang bikin rancu mengenai pembelian makan minum oleh bendahara adalah
definisi Jasa Boga menurut KMK 418/KMK.03/2003, Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis, yang kini tak berlaku karena jasa katering tak terutang PPN. Pengelompokan barang atau jasa dengan cara membedakan proses pemesanan (order) berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis semakin menambah kerancuan karena pesan barang pun dapat didahului dengan kontrak atau perjanjian, baik perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Definisi jasa pada KMK ini masih rancu, definisi menurut aturan pajak seharusnya mengikuti definisi jasa secara umum karena aturan mengikat masyarakat umum. Jika definisi menurut aturan pajak masih rancu, maka dapat dicari klasifikasi barang atau jasa pada undang-undang yaitu UU PPN.

Pada Undang-undang Pasal 4A UU 42 tahun 2009 menyatakan bahwa, Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering”. Makanan dan minuman yang dijual di manapun termasuk barang, bukan jasa jika penjualnya adalah bukan usaha jasa katering. Sedangkan makanan dan minuman yang dijual pada jenis usaha jasa katering tidak dipisahkan antara barang dan jasanya karena jenis usahanya adalah jasa, maka ikut kelompok jasa.

Apabila menggunakan definisi yang konsisten jasa katering antara UU PPN dan UU PPh, dan definisi umum atas jasa, maka makanan dan atau minuman yang termasuk objek pajak pasal 23 adalah yang dijual oleh pengusaha jasa katering. Sedangkan makanan dan atau minuman yang dijual oleh pengusaha selain jasa katering termasuk kategori barang, objek PPh pasal 22.

Bendahara Pemerintah sesuai PMK 154/PMK.03/2010, 31/08/2010 yang berbelanja barang dengan nilai lebih dari dua juta rupiah (Rp 2.000.000) wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, termasuk pembelian makanan dan atau minuman. Sedangkan jika belanja makanan dan atau minuman ke pengusaha jasa katering wajib memungut PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembelian.

Tapi katanya ada Surat Dirjen Pajak yg mengatakan “penyerahan yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa katering yang juga melakukan usaha jasa katering tetap diperlakukan sebagai penyerahan jasa katering yang terutang dan harus dipungut PPh Pasal 23”. Akibat dari surat tersebut, berapa pun nilai belanja dan kepada siapa pun (termasuk ke pedagang jajan gendongan keliling) Bendahara diwajibkan memungut PPh Pasal 23…tapi sampai saat ini saya belum nemu suratnya euy, barangkali ada temen2 yg dah nemu suratnya, please share dunk…

SAlam

Keluar dari topik sebentar ya!
Bagaimana jika ada pemisahan antara harga makanan dengan jasanya?, yang dipotong jasanya saja kan?..