Dear Rekan2,
Mohon bantuannya untuk menginformasikan apakah BIAYA PENUMPUKAN ( STORAGE ) TERMASUK PEMOTONGAN PPH 23 ( 2% ) ATAU PPH 4 ( 2 ) – 10% ?

Yang dimaksud BIAYA PENUMPUKAN ( STORAGE ) adalah jasa penyimpanan barang import, pada saat barang turun dari Kapal dan sudah melalui proses bea cukai ( sudah keluar dari pelabuhan ), tetapi gudang importir belum siap untuk menampung barang tersebut.

Ada 3 poin yang harus diketahui :
1. Pada kontrak tersebut disebutkan bahwa perhitungan jasa penumpukan seperti berikut ( Closed Storage : Rp. 12.500,-/m3/week ), dan di invoice disebutkan biaya penumpukan per desember 2012 sebesar Rp. 1.674.590,-

2. Pada pelaksanaannya dalam gudang tersebut semua yang mengatur adalah orang dari yang mempunyai gudang ( tidak ada orang dari importir )

3. Pada kontrak tersebut tidak disebutkan alamat gudang.

Mohon dijelaskan dan diberi petunjuk dasar hukumnya. Terima kasih.

Salam

Dear Rekan2,
Saya dapat dari internet, saya baru ketemukan ini :

S-57/PJ.43/2003 PERMOHONAN KONFIRMASI ATAS JENIS JASA LAIN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT
Contributed by Administrator
Friday, 21 February 2003
PERMOHONAN KONFIRMASI ATAS JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 18 September 2002 perihal sebagaimana tersebut
di atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. PT ABC mempunyai beberapa kegiatan usaha yang dijalankan meliputi, sebagai berikut:
a. Jasa Penanganan (handling) dan penyimpanan barang di gudang, yang mana
barang-barang tersebut akan didistribusikan lebih lanjut berdasarkan instruksi pemilik
barang (konsumen), adapun jasa handling meliputi kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:
(1) Penerimaan barang (kedatangan) dari konsumen (pemilik barang), PT ABC tidak
menyediakan jasa pengambilan barang dari konsumen.
(2) Pengeluaran barang dari peti kemas,
(3) Imbalan jasa handling ditagihkan kepada konsumen berdasarkan volume atau
tonase barang tersebut.
b. Jasa Penyimpanan:
(1) Pengaturan tempat/lokasi penyimpanan barang ditentukan oleh PT ABC.
(2) Penagihan imbalan jasa penyimpanan kepada konsumen berdasarkan tarif per
volume atau tonase barang dikalikan dengan volume barang tertinggi dalam
satu minggu.
c. Atas permasalahan tersebut di atas:
– Menurut Saudara jasa handling tidak termasuk ke dalam klasifikasi jenis jasa lain
yang dipotong PPh Pasal 23.
– "Jasa Penyimpanan" yang tercantum dalam lampiran II bagian 2.0 Kep-Dirjen
No. 170/PJ.43/2002 sebagai jasa lain yang termasuk dalam klasifikasi "Jasa
Kustodian/penyimpanan/penitipan"
– Penghasilan yang diterima PT ABC dari jasa handling bukan merupakan objek
pemotongan PPh Pasal 23, dan
– Penghasilan yang diterima PT ABC dari jasa penyimpanan merupakan objek PPh
Pasal 23 dengan tarif efektif sebesar 6%.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c butir 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak
oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan
neto.
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain diatur bahwa:
Pusat Peraturan Pajak Online
http://www.rumahpajak.com Powered by Joomla! Generated: 28 March, 2013, 15:53
a. Jenis jasa lain tersebut adalah jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang
dilakukan oleh KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang dikenakan PPh final berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.
b. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk
PPN.
c. Sedangkan untuk jasa penanganan (jasa penerimaan barang, penimbangan, pengukuran,
perlindungan dan pengemasan barang) tidak termasuk dalam jenis jasa lain yang
dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Atas imbalan yang diterima atau diperoleh oleh PT ABC dari jasa penyimpanan/penitipan
merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%x40% atau 6% dari
jumlah bruto tidak termasuk PPN.
b. Sedangkan atas jasa penanganan tidak termasuk dalam jenis jasa lain yang dikenakan PPh
Pasal 23, namun demikian tetap merupakan penghasilan yang terutang Pajak Penghasilan
berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
Demikian agar Saudara maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
Pusat Peraturan Pajak Online

Rekan Priadiar4,
Masa jawabannya kena potongan PPh 4 ( 2 ), karena di breakdown. Saya lihat web acuan yang diberikan, disana tertulis :

" Tetapi jika jasa freight forwarding di break down menjadi aktivitas-aktivitas yang didalamnya terdapat aktivitas/kegiatan yang merupakan objek pajak, maka jasa-jasa tersebut yang kan menjadi objek pph 23 "

Sori rekan, saya rasa jawaban rekan Priadiar4 tidak nyambung nih. Yang saya tangkap dari article diatas adalah apabila di break down, akan terkena PPh 23 atau PPh 4 ( 2 ), dilihat dari jenis transaksinya.

Saya sudah memberikan dasar hukumnya, apabila rekan2 mau kasih yang berselisih pendapat, tolong diberikan dasar hukumnya yang jelas. Agar saya dapat mempelajari dan menerimanya. Thx.