Faktur Pajak Cacat (STP Pasal 14 ayat (4))
updated 16 years, 3 months ago
8 Members
·
13
Posts
Mohon petunjuk, PT.ABC perusahaan komoditi, melakukan penjualan dengan membuka invoice dengan harga tentative. Dalam industri ini pemainnya sedikit, sehingga penjual dan pembeli saling percaya, barang dikirim dulu sesuai volume yg distate kontrak, sedangkan harganya belakangan dengan me-referr ke suatu lembaga independent yg akan menerbitkan suatu harga (settled) setiap bulan pengiriman. Harga Settled ini akan tercapai dalam suatu periode dan tidak pasti, bisa 1 bulan, bahkan bisa 6 bulan. problemnya faktur pajak harus dibuat (maksimal akhir bulan berikutnya) walaupun harga pastinya belum ada.
Begitu nanti harga pasti sudah ada, PT ABC akan membuat Credit Note jika harga settled dibawah harga tentative atau Debit Note jika harga settled > harga tentative. atas Credit Note yg sudah diterbitkan PT ABC tidak membuat faktur pajak pengganti (krn Per-159 tidak mewajibkan, hanya menggunakan kata dapat) tetapi memasukkannya dalam faktur pajak masa berikutnya dalam kolom potongan harga dan memberikan keterangan tambahan adanya credit note.
Kantor pajak menganggap Faktur Pajak yg diterbitkan tersebut cacat dan dikenakan STP Pasal 14 ayat (4) KUP.
Sedangkan PT ABC berpendapat secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (5) UU PPN, disana hanya memuat kata "minimal……", secara material juga tidak masalah karena antara yg dilaporkan PT ABC = dikreditkan Customernya dan didukung bukti yg otentik. Walaupun ada ketentuan PER-159 tetapi disana tidak mewajibkannya, hanya menggunakan kata "dapat" dan secara implementasinya juga susah diterapkan utk transaksi industri ini karena keterbatasan waktu pembetulan (rata-rata customer restitusi tiap bulan krn berorientasi ekspor). Bagaimana pendapat rekan-rekan yg lain.menurut saya dapat dibuat FP pengganti berarti dengan kondisi demikian solusinya yakni dengan cara membuatkan FP pengganti, klu memang persepsinya seperti itu adakah cara lain yang diakui secara perpajakan ?
terima kasih masukannya. seandainya dibalik pak, cara yg telah PT ABC lakukan (selain dengan menggunakan faktur pajak pengganti) apakah ada peraturan perpajakan yg dilanggar?
ada dong pak.. he..he.. Tidak membuat FP secara benar, lengkap, dan jelas…
Pak Firman inilah repot nya PPN, seringkali pemeriksa selalu menggunakan metode "form over substance" dalam pemeriksaan PPN, padahal substansinya toh pajak yg dibayar jumlahnya sama. Cuma memang pmeriksa dalam hal ini tidak salah, karena aturan nya memang begitu.
Biasanya kasus seperti ini apabila sampai ke pengadilan pajak akan di putus oleh hakim menggunakan metode "substance over form"..Karena secara nyata2 tidak ada pajak yg digelapkan dan semua disetor ke kas negara, hanya mekanisme pembuatan faktur saja yang berbeda.
Cuma buat apa pak sampai ke pengadilan pajak segala, makan waktu dan biaya, lebih baik ikutin saja metode penggunaan faktur pajak pengganti setiap ada perubahan harga.
Memang merepotkan buat bisnis yang perusahaan bapak jalani, karena hampir semua faktur pajak akan menggunakan faktur pajak pengganti.
Demikian pendapat saya.CMIIW- Originaly posted by firman555:
terima kasih masukannya. seandainya dibalik pak, cara yg telah PT ABC lakukan (selain dengan menggunakan faktur pajak pengganti) apakah ada peraturan perpajakan yg dilanggar?
Faktur pajak wajib dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP (Ps 13 ayat 1 UU PPN)
Dengan demikian ;
1. Membuat faktur pajak tanpa adanya penyerahan, hanya sekedar "meralat" DPP-nya tidak dibenarkan, kecuali FP Pengganti
2. Memasukkan Debit nota/credit nota dalam potongan harga pada FP masa berikutnya, juga tidak dibenarkan. Rumit yah..
Kalo buat yang ini "Originaly posted by firman555:membuat Credit Note jika harga settled dibawah harga tentative atau Debit Note jika harga settled
"
Kendalanya "Originaly posted by firman555:Kantor pajak menganggap Faktur Pajak yg diterbitkan tersebut cacat dan dikenakan STP Pasal 14 ayat (4) KUP
Kalo yang ini
Originaly posted by firman555:cara membuatkan FP pengganti
Masalah di "
Originaly posted by firman555:keterbatasan waktu pembetulan (rata-rata customer restitusi tiap bulan krn berorientasi ekspor)
. Dan juga bagaimana yang di akhir tahun secara
Originaly posted by firman555:Harga Settled ini akan tercapai dalam suatu periode dan tidak pasti, bisa 1 bulan, bahkan bisa 6 bulan
. Bisa jadi ntar dah buat laporan tahunan, tiba2x harga berubah. Pembetulan semuanya..
Ditambah lagi kalo keberatan dan dibawa ke pengadilan==>
Originaly posted by iwansiagian:makan waktu dan biaya
Kl nunggu harga yang benar, dikenakan sanksi…
Cari yang paling efisien aja dah pak.. Good Luck…
sebenarnya BKPnya apa sih pak ?
Purified Terrepthalic Acid (PTA) Bahan Baku Polyester. Produsen Polyster rata-rata eksportir. Pointnya kami sebenarnya mau menggunakan faktur pajak pengganti tapi terhambat masalah waktu (seandainya customer sudah diperiksa). Kami tidak menggunakan faktur pengganti pun secara material juga tidak merugikan negara.
Samapaikan aja ke Ditjen Pajak, mudah-mudahan ada kompensasinya…
Mungkin rekan Firman dapat mengirimkan permasalahan ini secara tertulis ke DJP. Sehingga solusi yang diberikan mempunyai kekuatan hukum.
Salam ORTax…Kalau menurut saya :
Buat saja 1 FP Standar untuk 1 customer dalam 1 bulan dengan membuat lampiran daftar invoice-nyaTidak ada kan peraturan yang mengharuskan " 1 FP STANDAR UNTUK 1 INVOICE"
Viewing 1 - 13 of 13 posts
