saya tambahi lagi dasar hukumnya ya biar lebih manteb… 🙂
SE – 25/PJ/2019 huruf E angka 3.b :

3. Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 termasuk yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum adalah sebagai berikut:

a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana telah diatur dalam PMK-215;

b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besarnya angsuran pajak untuk tahun pertama adalah nihil.

salam

Sebaiknya dikonsultasikan dengan ARnya sih. Soalnya pemahaman orang pajak kayaknya beda2 terkait kasus ini. Saya juga mengalami kondisi yang sama dan ketika saya tanya ke kring pajak jawabannya adalah dihitung nihil seperti jawaban rekan-rekan diatas sehingga tidak perlu lapor selama tahun 2021. Akan tetapi setelah tanya ke AR katanya tidak nihil tapi omzet dan biaya2 di bulan Januari disetahunkan, dihitung PPh terutang, lalu dibagi 12.

tq infonya. sedikit menambahkan bagi wp yang pakai tarif umum angsuran pph 25 2021 sebelum spt tahunan 2020 dilapor besarnya sama dengan angsuran pajak bulan terakhir tahun 2020. NOTA DINAS
NOMOR ND-76/PJ/PJ.03/2020

Hi. saya sempat menanyakan ini lewat email kring pajak, berikut jawabannya:
Terkait pengisian SPT dan penghitungan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak UMKM setelah PP No. 23/2018 berakhir:
Jangka waktu berlakunya pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final PP 23 Tahun 2018 terhitung sejak:
Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018 (sejak 1 Juli 2018), atau
Tahun Pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018 (sejak 2018), bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.
Jangka waktu tersebut diberikan paling lama:
7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
Bagi Wajib Pajak yang:
1. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
2. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP 23 Tahun 2018
wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.
Apabila perusahaan Saudara memenuhi kriteria Wajib Pajak PP 23 Tahun 2018 dan berbentuk Perseroan Terbatas serta terdaftar sebelum PP 23 Tahun 2018 berlaku, maka terhitung sejak 1 Juli 2018 Saudara dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dan diberikan paling lama 3 tahun.
Sehingga pada Januari 2021 Saudara akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan karena telah melewati jangka waktu di atas.
Namun, dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2020 (Berlaku 31 Maret 2020) maka Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
Wajib Pajak dalam negeri:
berbentuk Perseroan Terbuka
dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
memenuhi persyaratan tertentu
dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif diatas.

Angsuran PPh Pasal 25

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan
bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru.
Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak, termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/atau perubahan bentuk badan usaha.
Angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan:
Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian Tahun Pajak.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi:
Wajib Pajak Baru;
bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya; dan
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru selain Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PMK-215/PMK.03/2018 pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan NIHIL.
Apabila Badan tersebut tidak memenuhi Wajib Pajak Baru yang diatur di Pasal 8 dan Pasal 9 PMK-215/PMK.03/2018, maka angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2021 adalah NIHIL.

CONTOH PENGHITUNGAN PPH TAHUN 2021.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021, anggap saja Saudara memiliki penghasilan bruto setiap bulannya sebesar Rp 200.000.000, sehingga dalam setahun penghasilan brutonya menjadi Rp 2.400.000.000. Kemudian anggap saja Saudara memiliki beban/biaya yang dapat dikurangkan dengan Ph. Bruto sebesar 1.000.000.000.

Bagaimana tata cara penghitungan PPh Tahun 2021?

Jawab :

Sebelum menghitung PPh Tahun 2021, Saudara pastikan terlebih dahulu sejak kapan Saudara menggunakan penghitungan PPh Final sesuai dengan yang diatur di PP 23 Tahun 2018.
Jika pada Tahun 2018 Saudara sudah menggunakan penghitungan sebesar 0,5% tiap bulan (sesuai dengan PP 23 Tahun 2018), maka pada Tahun 2021 Saudara sudah tidak diperkenankan lagi untuk menghitung PPh Perusahaan dengan menggunakan tarif 0,5% per bulan di Tahun 2021. Karena jangka waktu bagi peruahaan berbentuk perseroan terbatas adalah 3 tahun untuk tarif 0,5%.
Pada Tahun 2021 Saudara secara otomatis harus menggunakan penghitungan PPh sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan atau yang sekarang ini diperbarui dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 dengan tarif 22% per tahun.
Contoh penghitungannya (dengan menggunakan contoh kasus di atas) adalah sbb :
Peredaran bruto setahun : Rp 2.400.000.000
Biaya/beban usaha setahun : Rp 1.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak : Rp 1.400.000.000
PPh terutang tahun 2021 adalah Rp 1.400.000.000 x 22% = Rp 308.000.000
PPh sebesar Rp. 308.000.000 tersebut adalah Pajak selama setahun yang dibayarkan pada awal tahun 2022 atau sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan.
Pada Tahun 2021 Saudara tidak ada kewajiban melakukan pembayaran angsuran PPh 25 (Nihil) karena Saudara dianggap sebagai Wajib Pajak Baru sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 PMK-215/PMK.03/2018.
Angsuran PPh 25 baru ada jika Saudara sudah memasuki awal tahun 2022 dengan PPh pada Tahun 2021 sebesar Rp 308.000.000 dibagi 12 sebagai dasar penghitungan angsurannya.

jadi intinya di 2021 dianggap nihil seperti perusahaan baru

PT A berdiri tahun 2019 menggunakan PP 23, apakah tahun 2021 sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 23 ini ?

Pasal Berapa yang mengatakan bahwa PPh 25 sebesar nol bagi WP yang tergolong dalam PP 23 dan beralih ke UU PPh? di PMK 215 tahun 2018 hanya mengatakan WP baru saja

PMK 99 2018 pada pasal 9