Apakah Surat (S) bisa dijadikan acuan?
updated 16 years ago
14 Members
·
31
Posts
Originaly posted by lingling:Kami diberi order oleh PT. A untuk memasang iklan di Media. Trus kami memasang iklan tsb di Koran X. Setelah Iklan tsb tayang lanjutnya Koran X menagih kami sebesar Rp 1jt. Kami lalu meneruskan tagihan tersebut ke PT. A ditambah Fee kami sebesar Rp 21rb (dua puluh satu ribu rupiah saja) sehingga total tagihan adalah 1jt + 21 rb = Rp 1.021.000. Oleh PT. A tagihan kami dibayar sebesar 1.021.000 dikurang 2% dari 1.021.000. Sedangkan kami ngotot minta dipotong 2% dari Rp 21 rb. Bisa dibayangkan, hasil kami jadi negatif!!!! dengan Peraturan baru ini.
kenapa anda juga tidak memotong atas jasa iklan dari koran x?
Rekan rewa…
Pihak koran pasti juga akan kami potong. Biasanya setelah kami dibayar oleh pengorder, barulah kami membayar ke media.
Tidak masuk akalnya, sekarang mua pemberi order memotong dari bruto (cost plus fee) dan hal ini terjadi ke hampir semua perusahaan iklan (kecuali si pengirim "S" itu tentunya)rasanya ndak ada yang aneh mbak.
jumlah tagihan ke pengorder 1.021.000
PPh 23 2% x 1.021.000 20.420 –
diterima besih 1.00.580
dibayar ke koran 1.000.000 – (2% x 1.000.000) 980.000 –
Penerimaan bersih 20.580hasilnya kan sama juga dengan 21.000 – (2%x 21.000) = 20.580
salam
agar pph 23 yang dipotong atas penghasilan yang betul-betul anda peroleh (21.000), pisahkan tagihannya.
caranya, untuk tagihan koran, minta koran tersebut membuat tagihannya atas nama perusahaan pengorder, bukan atas nama perusahaan anda. selanjutnya untuk tagihan fee anda baru perusahaan anda yang membuat sebesar fee yang anda bebankan. dengan demikian dalam laporan keuangan anda, penghasilan yang dilaporkan hanyalah yang 21.000. tidak termasuk tagihan dari perusahaan koran.Salam
- Originaly posted by hanif:
rasanya ndak ada yang aneh mbak.
jumlah tagihan ke pengorder 1.021.000
PPh 23 2% x 1.021.000 20.420 –
diterima besih 1.00.580
dibayar ke koran 1.000.000 – (2% x 1.000.000) 980.000 –
Penerimaan bersih 20.580
hasilnya kan sama juga dengan 21.000 – (2%x 21.000) = 20.580Maaf rekan Hanif, sekilas penghitungan tsb benar, tetapi yang benar adalah :
Diterima bersih = 1.021.000 – (2% X 1.021.000) = 1.000.580
Dibayar ke koran = 1.000.000 – (2% X 1.000.000) = 980.000
Setor ke negara (potongan PPh 23) = 20.000
Sisa uang = 1.000.580 – 980.000 – 20.000 = 580Dapat duit = 21.000
Sisa = 580
Potongan Pajak = 21.000 – 580 = 20.420 iya ya. jadi dua kali dong pph 23nya disetor. trims rekan begawan.
agar pph 23 yang dipotong atas penghasilan yang betul-betul anda peroleh (21.000), pisahkan tagihannya.
caranya, untuk tagihan koran, minta koran tersebut membuat tagihannya atas nama perusahaan pengorder, bukan atas nama perusahaan anda. selanjutnya untuk tagihan fee anda baru perusahaan anda yang membuat sebesar fee yang anda bebankan. dengan demikian dalam laporan keuangan anda, penghasilan yang dilaporkan hanyalah yang 21.000. tidak termasuk tagihan dari perusahaan koran.Salam
Surat (S) bukanlah dasar hukum. Surat hanyalah jawaban atas pertanyaan WP. Hierarki yang paling rendah sbg dasar hukum adalah SE. Walaupun demikian, Surat bisa dijadikan rujukan jika ada kasus lain yang sama.
- Originaly posted by lingling:
Rekan rewa…
Pihak koran pasti juga akan kami potong. Biasanya setelah kami dibayar oleh pengorder, barulah kami membayar ke media.
Tidak masuk akalnya, sekarang mua pemberi order memotong dari bruto (cost plus fee) dan hal ini terjadi ke hampir semua perusahaan iklan (kecuali si pengirim "S" itu tentunya)rekan Lingling, surat "S" dari pihak lain tsb terbit tahun berapa ya ?
mungkin kalau bisa di share disini.
biar lebih jelas……. begitu lho. bisa dijadikan dasar hukum
Persis…
Sedih…dari penghasilan yang hanya Rp 21rb tsb: diambil negara Rp 20.420 (yang katanya hanya untuk sementara) dan yg tersisa buat kami hanya Rp 580 (sedih).
Oh ya perlu diberitahukan bahwa Deskripsi Invoice sudah sedemikian jelas memisahkan antara Cost dan Fee. Tetapi hampir semua Orang2 Tax lawan transaksi kami keukeuh bahwa DPP PPh Ps.23 adalah Nilai DPP PPN.
Tentang Surat tersebut saya sudah membaca langsung tertanggal 30 April 2009 diterbitkan oleh KPP Madya di Jakarta. Saya hanya agak Khawatir apakah akan melanggar hukum jika saya mereleasenya di Forum ini….(soalnya saya pake nama asli neh). Jika tiba waktunya saya pasti akan sebutkan dalam waktu yang sangat dekat ini.
Anyway thank you very much atas penjelasan seluruh rekan-rekan. Agaknya kepasrahan dan ke legowoan dalam menyumbang negara ini masih diperlukan ya.- Originaly posted by lingling:
menunjukkan Surat DJP ke salah satu perusahaan yg sejenis yg menyatakn bahwa jika memenuhi syarat tertentu maka dipotong hanya dari Fee nya saja. Apakah Surat tsb bisa dijadikan Acuan?. Tqs
miturut saya, ini mah;
surat dirjen pajak teh… bisa atuh di buat acuan…
hirearki.. (weleh2.. maksud saya tingkatan) acuan dari dirjen pajak itu sbb:
1 peraturan dirjen pajak
2 surat keputusan dirjen pajak
3 surat edaran dirjen pajak
4 instruksi dirjen pajak
5 SURAT dirjen pajakke seluruhan 'acuan' dari dirjen pajak itu biasanya memuat dasar hukum yg lebih tinggi hingga akhirnya menjadi kesimpulan dari surat dirjen pajak tsb,… jadi betul kata pak begawan, surat itu bisa jadi yurisprudensi jika saja seluruh kondisinya sama dengan surat dirjen pajak tsb, gitzu lho…
btw, rekan lingling boleh gak dikasi tau no tgl surat dijen pajaknya?
kbetulan saya punya 'tax electronic search' dari FLM,
ane jd pengen tau lebih detil… gitzuu… Rekan-Rekan Ortax…
Semua permasalahan sekarang sudah Clear dengan keluarnya SE-53 tahun 2009.
Yang bingung, apakah suatu SE berlaku surut?- Originaly posted by lingling:
Yang bingung, apakah suatu SE berlaku surut?
Gak perlu bingung, dan jangan linglung Sdr lingling…
(Aduh …kebiasaan buruk para otoritas pajak ini bikin lingling jadi linglung…. he he he)
Jangan gitu dong pak Harry, aturan pajak emang suka gitu, bisa buat org pada linglung
Setahuku Surat S-dirjend tidak dapat diajukan sebagai dasar hukum, soalnya dalam Putusan Pengadilan Pajak S-dirjend tidak dapat dipertimbangkan..Kalo SE Dirjend Pajak bisa dijadikan dasar…demikian.. mohon koreksi kalo salah
Menu
Be part of our forum and get the latest updates and exclusive discussions!
Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA
Navigating the Coretax
era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
