setuju rekan wanna, menurut saya juga hrs ada penunjukan khusus dr djp, jd
bukan semata2 berdasarkan skt, ini sy dapat dr lampiran kep 50/1996 tsb:

Lampiran
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:
bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri :
Nama: ……………………………………..
NPWP: ……………………………………..
memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Mengingat:
l. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang
Nomor 10 Tahun 1994;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
1. Menunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan :
Nama: ……………………………………..
NPWP: ……………………………………..
Alamat: ……………………………………..

2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal …………………..

Ditetapkan di …………………
pada tanggal …………………
A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

siiifff… wesewesewes bablas angine… he3…

Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan ==>bagaimana cara mengeceknya/mengetahui hal tersebut??

Rekan skalian, misal saya ada kasus berikut ini,

Tempat saya disewa suatu badan usaha, dia menyanggupi untuk membayar sewa pada saya bersih x juta, dng kewajiban pajak sewa saya dia yang bayar. Yang jadi masalah, dia tidak mau langsung membayarkan pajak sewa tersebut ttp dia menunggu adanya tegoran dari pihak pajak.

Yang saya pertanyakan adalah, apabila sampai pada akhirnya pajak sewa tersebut tidak dibayar oleh penyewa, apakah tunggakan tersebut menjadi kewajiban saya? Saya bingung krn toh pada dasarnya yg wajib pungut kan memang penyewanya.

Rekan Kudewi

Tunggakan tersebut bisa menjadi tanggung jawab Rekan Kudewi. Dasar Hukumnya bisa dilihat di PS. 2 ayat 2.

Mohon koreksinya Rekan yg lain

Salam

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 23 MARCH 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS Peraturan Pemerintah nomor 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :
1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3.Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4.Peraturan Pemerintah nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Peraturan Pemerintah nomor 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2
(1)Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
(2)Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final."

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BAMBANG KESOWO

Rekan nt1

Owh iya ya..Badan Usaha itu memang pemotong pajak..jadi malu.

Jadi bagaimana solusi nya untuk Rekan kita ini?

Salam