Pasal 9 UU No. 20 tahun 2000
(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Penjelasan
Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Notaris biasanya nggak bakal mau. Selain UU diatas, dasar lainnya adalah :

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 30/PJ.6/1998 TENTANG PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) menyatakan :

3. Terhadap pejabat terkait (PPAT/Notaris), Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan yang tidak memenuhi kewajibannya antara lain menandatangani akta pemindahan hak tanpa memperhatikan bukti pembayaran BPHTB (SSB) agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 Ayat (3) UU No. 20 tahun 2000
Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Karena harga jual beli lebih rendah dari NJOP, maka, BPHTB yang harus dibayar adalah 5% x (NJOP – NPOPTKP)

PPh = 5% x NJOP

lebih tepat ditanyakan pada kantor kecamatan tempat yang bersangkutan. Sebab lain kantor dan daerah lain pula elemennya.

Salam