Usaha Dagang(UD) secara umum status adalah Orang Pribadi, namun untuk memastikan coba tolong ibu perhatikan koed NPWPnya bila dua dgit awal 01 atau 02 adalah WP Badan, klu 00 bendaharawan selebihnya adalah Orang Pribadi; tarifnya tentu dibedakan antara Orang Pribadi dengan Badan(PT, CV, Fa. Jo. BUT) maaf coba ibu baca Pasal 17 UU PPh

sependapat dengan pendapat sdr Otong. sedangkan peraturan barunya berlaku mulai 1 Januari 2009 untuk tarif pajak PPh Badan dan OP

Wajib Pajak berbentuk UD biasanya atas nama Orang Pribadi, sehingga dikenakan lapisan tarif untuk WP Orang Pribadi berdasarkan pasal 17 UU PPh. (namun lebih pasti lagi jika UD tersebut ber-NPWP Orang Pribadi dengan 2 digit pertama adalah 04 atau 05 atau 06 atau 07 atau 09 atau 14 atau 15 atau 16 atau 17 atau 19)
sedangkan untuk UU PPh yang baru, rencananya akan mulai berlaku sejak 2 Januari 2009, (tgl 1-nya libur)

mohon koreksinya,

saya sependapat dengan saudara otong, bahwa UD(usaha dagang) tdk tergolong sebagai badan, kerena UD termasuk WP orang pribadi.

Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 angka 1

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
….Lapisan Penghasilan Kena Pajak……………………………………… Tarif Pajak
….sampai dengan Rp50.000.000,00 ……………………………………….5%
….di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00………15%
….di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00……25%
….di atas Rp500.000.000,00 ………………………………………….. ……30%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

salam

sependapat dengan rekan2 lain,,
tarifnya sesuai dgn pasal 17 UU no 36 tahun 2008 :
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) 5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) 15%
(lima belas persen)

di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) 25%
(dua puluh lima persen)

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) 30%
(tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).