saya setuju dengan rekan dramione
karena pengeluaran biaya pesangon itu dilakukan 1 kali makanya final dan tidak dapat dibiayakan……..
terima kasih

Biaya 3M itu pa ya???

= Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan

maaf rekan chie dan rekan wendry, saya ingin mengoreksi jawaban saya sebelumnya…

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 149 tahun 2000 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong adalah sebagai berikut :
No Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh
1 Rp 0 s/d Rp 25.000.000,- Dikecualikan dari pemotongan PPh
2 Diatas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- 5% (Lima Persen)
3 Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- 10% (sepuluh persen)
4 Diatas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- 15% (lima belas persen)
5 Diatas Rp 200.000.000 25% (dua puluh lima persen)

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan perusahaan melakukan pembayaran pesangon yang menjadi kewajibannya secara langsung kepada tenaga kerja, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 (PPh final) yang terutang atas pesangon. Besarnya PPh Pasal 21 dihitung sesuai dengan tarif dalam tabel 1 tersebut diatas.

Atas pembayaran uang pesangon ini perusahaan dapat membebankan sebagai biaya/ pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang (merupakan deductable expenses).

terima kasih atas koreksi dari rekan wendry

sdr. dramione sekarang atas pesangon ada peraturan barunya PER 68 tahun 2009

pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah deductible bagi perusahaan. karena memenuhi prinsp taxability-deductibility.

Pesangon tersebut memang dikenakan pajak bersifat final. Tapi itu adalah pajak atas penghasilan karyawan.

Pengeluaran yang tidak boleh jadi biaya karena penghasilannya bersifat final misalnya adalah :
Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, seluruh penghasilan yang diperolehnya dari jasa konstruksi dikenakan pajak besifat final. Oleh karena itu, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi untuk memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.

Salam