pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah deductible bagi perusahaan. karena memenuhi prinsp taxability-deductibility.

Pesangon tersebut memang dikenakan pajak bersifat final. Tapi itu adalah pajak atas penghasilan karyawan.

Pengeluaran yang tidak boleh jadi biaya karena penghasilannya bersifat final misalnya adalah :
Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, seluruh penghasilan yang diperolehnya dari jasa konstruksi dikenakan pajak besifat final. Oleh karena itu, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi untuk memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.

Salam

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong adalah sebagai berikut :
No Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh
1 Rp 0 s/d Rp 25.000.000,- Dikecualikan dari pemotongan PPh
2 Diatas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- 5% (Lima Persen)
3 Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- 10% (sepuluh persen)
4 Diatas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- 15% (lima belas persen)
5 Diatas Rp 200.000.000 25% (dua puluh lima persen)

ambahan dari saya….
Apabila perusahaan telah membentuk cadangan untuk dana pesangon sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka atas pembentukan cadangan dana pesangon belum terutang PPh Pasal 21. Selain itu, pembentukan cadangan dana pesangon tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan (merupakan non deductable expenses). Ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 149 tahun 2000

terima kasih