Seharusnya rekan hafidz dapat bukti potong PPh Final Psl 4(2) atas jasa konstruksi, coba rekan Hafidz jelaskan saja ke sipemberi jasa atau sipemotong pph, berdasarkan PP No. 51 Tahun 2008. Kalau perlu PP No.51 tahun 2008 di copy kan ke sipemberi jasa tsb.

dilihat dulu kontraknya rekan hafidz

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:
transaksi dengan pemotong pajak……………> kena PPh 23
transaksi dengan bukan pemotong pajak…..> PPh Pasal 25

2. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

transaksi dengan pemotong pajak……………> dipotong oleh pemotong
transaksi dengan bukan pemotong pajak…..> setor sendiri

tarif final yang digunakan adalah :
4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan
2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan diatas.
2. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Salam

ingin memberi masukan terkait jasa konstruksi…aturan pelaksanaan usaha konstruksi mengatur pengenaan pph atas usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diatur terakhir dng PP no. 40 thn 09…
1. apabila kontrak dittd sblm bln agsts08 dan pembyran atau serah terima pekerjaan dlakukan s/d des08 maka berlaku pp lama dimana untuk nilai pengadaan konstruksi s/d 1M dan berkualifikasi K (kecil) maka terutang pph psl 4(2) final…kecuali nilai dan kualifikasi yg disebutkan tadi terutang pph psl 23 (tdk final) dng trf yg sama…hnya sifatnya yg berbeda…
2. apabila si pemotong tdk sesuai dng ketentuan pajak,maka mohon agar si pemotong melakukan pbk dri pph psl 23 ke 4(2)…efeknya nanti ke omzet penghitungan pph badan rampung…
3. mulai 1 januari 09 semua kegiatan jasa konstruksi (planning,execution untill controlling) terutang pph final psl 4(2)….

semoga berguna,

sependapat dengan rekan sandi.
akan tetapi dilihat dari ketentuannya di dalam PMK 187 Tahun 2008 (barangkali juga akan direvisi sehubungan terbit PP 40 Tahun 2009), ada pembatasan untuk pbk tersebut.

PMK 187 Tahun 2008 Pasal 8 ayat
(4) Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan
2. Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan paling lama sampai dengan akhir bulan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

(5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama tanggal 15 Desember 2008.

Salam