Yang tidak dikenakan pemotongan pajak
(PMK – 168 Tahun 2023)

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk:

a.pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

b.penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;

c.iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;

d.bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e.harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan;

f.beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;

g.bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

h.dan
pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

Bantu jawab menurut saya:

1. Yes, potongan yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan menjadi benefit karyawan.

2. NDE-nya sebesar yang ditebalkan saja, sisanya ya DE

#cmiiw

Jika menggunakan Gross Up asumsi nilainya sama seperti yang di atas:

– Sebelum Gross Up:

Gaji: 6.000.000

BPJS TK: 554.400

BPJS K: 300.000

Total penghasilan bruto: 6.854.400

– Nilai DPP Bruto Setelah Gross Up

Total DPP Bruto: 6.941.164 (Bisa dihitung di https://kalkulator.pajak.go.id, masukkan saja nilai penghasilan brutonya, Asumsi TK/0 bisa disesuaikan lagi)

% BPJS (TK + Kesehatan) = 854.400 / 6.000.000 = 14,24% (langsung global karena faktor pengalinya sama yaitu cuman Gaji)

– Nilai Gaji Gross Up

-> (100% + 14,24%) * Gaji = DPP Bruto – Tunjangan Lainnya

-> (100% + 14,24%) * Gaji = 6.941.164 – 0 (asumsi tidak ada tunjangan lainnya)

-> 114,24% * Gaji = 6.000.000

-> Gaji Gross Up = 6.000.000 / 114,24% = 6.075.949

– Setelah Gross Up

Gaji: 6.075.949

BPJS TK: 561.418

BPJS K: 303.797

Total penghasilan Bruto: 6.941.164

PPh 21: 1,25% x 6.941.164 = 86.764

Total penghasilan Neto: 6.854.400

– Jurnal Akuntansi

Biaya Gaji (D): 6.075.949

Biaya BPJS TK (D): 561.418

Biaya BPJS K (D): 303.797

Hutang PPh 21 (K): 86.764

Hutang BPJS (K): 865.215

Hutang Gaji (K): 5.989.185

#CMIIW