Rekan Nurfa,

Sepanjang saya tahu, bonus itu beda dengan deviden. Kalau Deviden memang pajak final 10% untuk WPOP. Kalau bonus tetap saja dihitung seperti biasa dan bebannya di biayakan pada tahun pajak berjalan.

Bonus yg diambil dari RE bukan objek pajak, jd tidak perlu dipotong PPh. Tentunya biaya bonus itu tidak bisa di akui sebagai biaya fiskal lagi.
Please koreksi kalau salah…..thanks

kan udah tau???

Salam

sependapat rekan hanif
tks,

rekan nurfa, sya setuju sekali dengan rekan hanif,karena bonus merupakan taxable mnrut sya cara menghitung pot pph 21 trhdp ph brupa bonus maka anda harus menghitung gaji setahun di tambah dengan bonus dan menghitung pphnya misal RP 500.000,kmudian anda hrus menghitung kembali pph atas gaji namun tanpa bonus misal hasilnya adalah RP 300.000,baru anda bisa menghitung pph ps 21 atas bonus tersebut,yaitu dengan mengurangkan PPh termasuk bonus setahun – PPh yg tanpa bonus setahun atau = 500rb-300rb,maka anda akan menemukan hasil PPh atas bonus tersebut sebesar 200rb.
mohon ralat jika salah..

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 974/PJ.313/2004

TENTANG

PEMBAYARAN BONUS KARYAWAN TAHUN 2003

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 06 Januari 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. Selama ini, bonus karyawan PT ABC dicatat secara akrual dan dibayarkan pada tahun yang
sama dengan tahun pencatatan. Pada tahun 2003 telah dilakukan perubahan kebijaksanaan
pembayaran bonus yaitu untuk karyawan level supervisor ke bawah, bonus dibayarkan pada
akhir bulan Desember 2003 sedangkan untuk karyawan level manager ke atas, bonus
dibayarkan pada bulan April 2004;
b. Atas bonus yang dibayarkan kepada karyawan level manager ke atas tersebut telah dicatat
secara akrual sebagai biaya bulan Desember 2003 berdasarkan estimasi dan baru akan
dibayarkan pada bulan April 2004;
c. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, Saudara menanyakan :
1) Apakah bonus yang dibayarkan kepada karyawan level manager ke atas tersebut
terutang PPh Pasal 21 pada April 2004 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-11/PJ.42/1992?
2) Apakah dapat dibenarkan apabila bonus karyawan level manager ke atas tersebut
dikoreksi positif (bukan pengurang) dalam SPT PPh Badan 2003, tetapi dikoreksi
negatif (pengurang) dalam SPT PPh Badan 2004 mengingat rencana pembayaran
bonus tersebut tidak mungkin dibatalkan dalam program SAP PT ABC?

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2000 beserta penjelasannya, antara lain diatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan
prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode
penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya
diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu
dibayar tunai.

3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya berkenaan
dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
Dalam memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa beban yang
mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang
bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah
dan sebagainya;
b. Pasal 21, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, pemberi kerja yang membayar gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dan penjelasannya,
antara lain diatur bahwa pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa
yang terjadi terlebih dahulu. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat
pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban
memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan
kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang
lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan.

5. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.44/1992 tanggal 12 Mei 1992 tentang
Pembagian Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan Tantiem jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-06/PJ.44/1999, antara lain ditegaskan sebagai berikut :
a. Pembayaran Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi kepada karyawan perusahaan termasuk
dalam pengertian biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh 1984, sehingga dalam menghitung
penghasilan kena pajak pembayaran Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi kepada karyawan
tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto;
b. Apabila Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi yang dibayarkan kepada karyawan maupun
Direksi dan Komisaris dibebankan kepada Retained Earning maka pembayaran tersebut
merupakan penggunaan Retained Earning, sehingga bukan merupakan biaya untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a Undang-undang PPh 1984. Dengan demikian pembayaran Bonus, Gratifikasi
dan Jasa Produksi semacam ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam
menghitung penghasilan kena pajak;
c. Dengan penegasan ini, maka ketentuan yang sudah ada yang bertentangan dengan Surat
Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.44/1992 jo. SE-06/PJ.44/1999, maka perlakuan
perpajakan atas bonus yang dibayarkan kepada karyawan tidak lagi mengacu pada Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.42/1992;
b. Perlakuan perpajakan atas pembayaran bonus karyawan PT ABC untuk level manager ke atas
yang telah dicatat bulan Desember 2003 tetapi baru akan dibayarkan pada bulan
April 2004 adalah sebagai berikut:
1) Pada prinsipnya PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran
atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung
peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Dengan demikian, apabila biaya bonus tersebut
telah dicatat pada bulan Desember 2003 maka PT ABC wajib memotong PPh Pasal 21
pada bulan tersebut dan bukan pada bulan pembayaran. Apabila hal ini dilakukan,
maka biaya bonus tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung
penghasilan kena pajak tahun 2003 sepanjang bonus tersebut bukan berasal dari
Retained Earning;
2) Apabila PT ABC bermaksud untuk melakukan koreksi positif atas biaya bonus
karyawan level manager ke atas dalam SPT PPh Badan tahun 2003 karena
pembayaran bonus baru akan dilakukan pada bulan April 2004, maka PT ABC tetap
wajib memotong PPh Pasal 21 atas bonus pada bulan April 2004, tetapi pembayaran
bonus dianggap dibebankan pada dan merupakan penggunaan Retained Earning
tahun 2003 sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya (tidak dapat dikoreksi
negatif) dalam menghitung penghasilan kena pajak tahun 2004.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

HERRY SUMARDJITO