PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
Surat Dirjen Pajak : S-325/PJ.311/1991
Tanggal : 19-Nov-1991

————————————————– ——————————

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 17 Oktober 1991 perihal tersebut di atas, dengan ini

diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Wajib

Pajak dalam negeri yang membayarkan bunga kepada Wajib Pajak luar negeri wajib

memotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto, yang bersifat final.
2. Dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tanggal 7 Maret 1984, diatur bahwa

pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima Pemerintah

untuk keperluan pembiayaan pembangunan baik dari Pemerintah negara-negara asing dan

badan-badan resmi internasional dalam rangka bantuan atau pinjaman resmi maupun dari

kreditur swasta, ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Pemerintah.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
3.1. Atas pembayaran bunga terhadap semua jenis pinjaman luar negeri terutang PPh

Pasal 26, kecuali atas bunga pinjaman yang diterima Pemerintah sesuai Keppres

Nomor 16 Tahun 1984 seperti tersebut pada butir 2.
3.2. Apabila pinjaman luar negeri yang diterima oleh Pemerintah R.I kemudian

diteruspinjamkan dalam mata uang rupiah kepada BUMN (two step loan), tidak

terutang PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman two step loan tersebut, karena yang

menerima bunga adalah Pemerintah.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD

untuk peminjaman ke bank lokal, maka bukan objek PPh 23 rekan, tapi jika ke Bank di luar negeri maka objek PPh 26 atas bunga dan komisi serta tidak terutang PPN.

koreksi…terbalik rekan…sesuai dgn pasal 5 UU PPh

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5
(1) Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :

penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

Sepakat.

yg ditanyakan atas fee ini rekan begawan, bkn atas pembayaran pinjamannya

apakah atas semua pbayaran ke bank itu ga dipotong pajak rekan?

oke mbah begawan…thx again buat wangsitnya…hehehe…