demmurage

Ya tidak bisa rekan PunyakuAri. Demmurage kan denda, jadi bukan termasuk kategori jasa.
Semoga bisa membantu.

Salam Solid.

saya kurang paham pengertian demmurage ini apa, bisa tolong dibantu ?

coba rekan lihat dulu kontraknya, biasa ada penjelasanya disitu,
jika ada didalam kontrak dikatakan bahwa, jika terjadi demmurage dan biayanya merupaka satukesatuan dg sewa tersebut. maka dipotong pasal 15

salam

Anda tidak bisa memotong pasal 15 karena bukan bagian dari jasa pelayaran. Jika Anda potong 23 juga tidak bisa, karena demmurage tidak termasuk dalam jasa di PMK-244/2008. Jadi, memang bukan obyek pajak.

Setiap perusahaan pelayaran punya definisi yang berbeda-beda tentang demmurage. Di Tanjung Perak, denda dikenakan atas kontainer yang menumpuk di pelabuhan lebih dari 3 hari. Nah, denda tersebut disebut demmurage. Biasanya, dikenakan Penyedia lahan (Terminal Petikemas) kepada pelayaran pemilik kontainer. Dan perusahaan pelayaran akan menagihkan kembali (reimburse) kepada perusahaan ekspedisi.
Sedangkan dalam kasus rekan PunyakuAri, demmurage kemungkinan dikenakan karena kapal sandar terlalu lama di pelabuhan (kalo ga salah…hehehe)
Semoga membantu.

rekan lingga setahu saya Demmurage charges untuk keterlambatan loading atau bongkar muat di suatu pelabuhan sehingga jam labuhnya jadi molor, itu adalah denda yang berasal dari pihak pengelola pelabuhan yang akan dikenakan pada perusahaan pelayaran dan akan ditagih kepada pihak penyewa. jadi bukan obyek pph 15
mohon koreksi

sependapat,..
sesuai dengan SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 611/PJ.532/2002,..
mohon di koreksi,
salam,..

silahkan rekan lihat surat yg diposting rekan kusuma

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada a butir 1,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Penyerahan Jasa Persewaan Kapal Oleh PT IBT kepada pengguna jasa terutang Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan nilai Peggantian.
b. Apabila yang menerima Jasa Persewaan Kapal tersebut adalah Perusahaan Pelayaran Niaga
Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional maka atas Jasa Persewaan Kapal
tersebut dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Sepanjang dalam kontrak perjanjian tertulis dinyatakan bahwa Demurrage dan/atau Despatch
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penyerahan Persewaan
Kapal, maka Cemurrage dan/atau Desptch tersebut dapat digolongkan ke dalam Jasa
Persewaan Kapal.
d. Dalam hal atas pelaksanaan Jasa Persewaan Kapal tersebut PT BT menerima pendapatan
tambahan berupa Demurrage dari pengguna jasa, maka Demurrage ditambahkan pada nilai
Penggantian yang menjadi DPP dalam penghitungan PPN atas penyerahan Jasa persewaan
Kapal.
e. Namun, apabila atas Jasa Persewaan Kapal tersebut PT IBT dikenakan Despacth maka nilai
Despatch dapat dikurangkan dari nilai Penggantian yang menjadi DPP dalam penghitungan
PPN atas penyerahan Jasa Persewaan Kapal.

Thnks rekan,. udh mempost/nambahkan isi aturannya,.

salam,

siipp…

thanks for sharing in this pots.