Dipotong PPh Pasal 26 atau P3B
updated 5 years, 5 months ago
23 Members
·
53
Posts
terima kasih kembali rekan yuniffer atas pencerahannya. saya sangat terbantu sekali dengan penjelasan dari rekan. salam
numpang tanya :
klo ada COD/Form DGT-1 dan tidak menimbulkan pemotongan PPh 26 apakah kita masih harus membuat Bukti Pemotongan PPh 26 dan membuat laporan SPT PPh 26 lalu dilaporkan ke Kantor Pajak berikut Form DGT-1 nya?
Thanks
- Originaly posted by nurdian:
klo ada COD/Form DGT-1 dan tidak menimbulkan pemotongan PPh 26 apakah kita masih harus membuat Bukti Pemotongan PPh 26 dan membuat laporan SPT PPh 26 lalu dilaporkan ke Kantor Pajak berikut Form DGT-1 nya?
Betul, silahkan refer ke Pasal 8 ayat (2) Per DJP nomor 61/2009
Rekan Yuniffer kalau hanya ada COD saja bisa tidak ?
Maaf rekan-rekan Ortax, saya mau tanya prusahaan tmpat sya menerima invoice/tagihan dr Z.Ltd (Singapore) atas Jasa training yg dilakukan di kntor tmpat sy bekerja selama 5 hari. Dalam invoice tsb tertera jumlah Fee yg harus dibayarkan excluding GST.. nah GST nya tertulis 0% (nol persen). Pertanyaan saya, apakah atas transaksi ini kntor tmpt sya bkerja hrs membyar PPN Jasa LN ?
Mohon bantuannya rekan-rekan Ortax.
trimakasih 🙂- Originaly posted by thata:
Rekan Yuniffer kalau hanya ada COD saja bisa tidak ?
Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) Per DJP nomor 24 Tahun 2010, setidaknya terdiri dari:
1. DGT Form 1 lembar ke-1 atau sekurang-kurangnya CoD (baik copy atau asli yang telah dilegalisasi oleh KPP dimana WP terdaftar)) yang lazim diterbitkan dan disahkan oleh negara mitra; dan
2. DGT Form 1 lembar ke-2.
Jadi jika hanya CoD saja tanpa DGT Form 1 lembar ke-2 tidak cukup, dan CoD harus dilegalisasi terlebih dahulu dimana hal ini berbeda jika rekanan kita bisa menyediakan DGT Form 1 lembar ke-1.Originaly posted by thata:Pertanyaan saya, apakah atas transaksi ini kntor tmpt sya bkerja hrs membyar PPN Jasa LN ?
Betul, WP harus menyetor sendiri PPN atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri.
apabila ada SKD apa langsung kena PPh 21 ?? ato tetap pph 26 dengan tarif di tax treaty ?
Rekan, saya newbie….. saya mau menanyakan tentang tax treaty singapura. Permasalahannya adalah : saya bekerja diBank, dan ada perusahaan singapura yang mau membuka deposito dan infonya mereka memiliki fasilitas tax treaty 10%. Namun ketika kami meminta dokumen DGT, dokumen tersebut belum ada, dengan alasan mereka menempatkan deposito dahulu baru bisa mengajukan dokumen DGT 10%. Yang kami khawatirkan adalah :
1. Bila perusahaan tersebut tidak dapat menyerahkan dokumen DGT . sementara
ada perbedaan nilai pemotongan pajak yaitu 10% dan 20%.
2. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nasabah mengurus dokumen
DGT 1 atau dokumen DGT 2 ? Terima kasih sebelumnyaagar tidak terlalu memikirkan administrasi, gunakan tarif 20% (non p3b) nilai tersebut tidak akan hilang karena dapat dikompensasikan dengan pph 25 terutang di indonesia
"semoga bermanfaat"saya mau tnya mengenati tax treaty ind – amerika bagaimana perlakuan pajaknya dan apa saja yang dibuthkan dalam perjanjjian tersebut?
mohon pencerahan
jika kita menggunakan jasa consultants luar negeri (amerika), dalam perjanjian klien meminta DP 50% terlebih dahulu, saat pembayaran 50% tersebut tidak dikenakan pph 26, apakah itu ada sanksi?sanksi 2% per bulan apabila tidak menyetorkan PPh yang seharusnya dipotong , setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pembayaran 50%.
Dear Rekan2 Ortax,
Salam kenal. ingin menyakan juga, jika Perusahaan tidak memiliki BUT diindonesia, jadi dipotong PPh 26 20%tanpa DGT kah??
Mohon bantuannya.
- Originaly posted by dyian9:
Salam kenal. ingin menyakan juga, jika Perusahaan tidak memiliki BUT diindonesia, jadi dipotong PPh 26 20%tanpa DGT kah??
transaksinya berupa apa rekan?
Dear friends,
Saya balas di topik yang 1 nya lagi saja ya…
Sebagai ref, transakasi berupa jasa kalibrasi dilakukan diJapan. Caliper dikirim ke Japan dan Dikalibrasi di Japan dan dikirim kembali ke indonesia.
- Originaly posted by dyian9:
Sebagai ref, transakasi berupa jasa kalibrasi dilakukan diJapan. Caliper dikirim ke Japan dan Dikalibrasi di Japan dan dikirim kembali ke indonesia.
jika tidak menggunakan ketentuan P3B, potong 20%.
Jika menggunakan ketentuan P3B, minta mereka mengisi DGT kita.
maka tidak dilakukan pemotongan tapi rekan tetap buat bukti potong (dalam hal tidak ada BUT).
Menu
Be part of our forum and get the latest updates and exclusive discussions!
Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA
Navigating the Coretax
era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
