Pendapat saya tidak bisa dilakukan rekan Tian, hal ini karna melibatkan entitas yang berbeda bukan seperti hubungan cabang dengan pusat sesuai lampiran per 16/2016.

Perhitungan yang dilakukan di kantor lama dan kantor baru sebagai berikut :

1. Perusahaan tempat karyawan berhenti akan menghitung ulang sehingga ada kemungkinan pajak yang dipotong menjadi nihil. Misal karyawan bekerja di PT A hanya 5 bulan dimana potongan pajak bulan januari – April telah dibayarkan oleh perusahaan namun dibulan Mei perusahaan akan menghitung ulang sehingga pajak yang dipotong menjadi Nihil (asumsi penghasilan 5 bulan dibawah PTKP).

2. Jika perusahaan baru punya kebijakan menanggung pajak karyawan, maka kondisi ini akan membuat perusahaan menanggung pajak lebih besar dari seharusnya karna ditempat lama karyawan telah dinihilkan pembayaran pajak terhutang (point-1) karna itu Perusahaan baru tentu menghitung dengan cara saat karyawan mulai bergabung.

Demikian pendapat saya rekan tian

Rekan tian perlu memahami lebih dalam kenapa dalam per 16/2016 memberi kasus perhitungan PPh 21 penggabungan untuk 1 entitas yang sama (Pusat-cabang) yang dapat dilakukan.

Per 16/2016 (Lampiran):
<b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:

a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.

b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja.

cara ke 3