Setelah dipahami lebih cermat, dalam point 3C SE-131/2010 dipertegas bahwa PPN dalam Nota Retur Barang atau Nota Pembatalan Jasa, yang

Faktur Pajak/FP-nya tidak mencantumkan identitas/ID Pembeli atau Penerima Jasa (Nama/Alamat/NPWP), TIDAK DAPAT MENGURANGI PPN Keluaran bagi Penjual

(walaupun secara de-facto barang benar-benar di retur/di terima kembali dan menambah jumlah di kartu stock Penjual).

Sebelumnya, di Ps.2 serta Ps.4 ayat(2) & (8) PMK-65/2010, interpretasi masih dimungkinkan untuk kondisi berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran TIDAK CANTUMKAN ID Pembeli (aturannya: TIDAK CACAT bagi Penerbit, PPN-nya TIDAK DAPAT DIKREDITKAN bagi Penerima);
2. Waktu Retur à Nota Retur cantumkan lengkap sesuai Ps.4(2) termasuk no seri FP Keluaran-nya dulu.

Namun, akan menimbulkan pertanyaan (TIDAK LOGIS secara umum, apalagi bagi Dirjen Pajak/DJP): apa alasannya tidak dicantumkan ID Pembeli dalam FP ?

PPN lebih menguntungkan bila dikreditkan (dibandingkan bila dibebankan sebagai biaya à Ps.2 ayat(1) huruf b PMK-65/2010).

Berkenaan dengan subjek pembahasan di atas, ada cara untuk dapat mengakomodasi agar PPN atas barang yang di-retur dapat mengurangi PPN-K Penjual, adalah (agak ribet di administrasi-nya): nilai barang yang di retur, dikurangkan dalam FP berikutnya (customer yang sama), pada kolom “Dikurangi Potongan Harga”.