berdasarkan pengertian jasa handling dan jasa perdagangan yang terdapat dalam
SE – 19/PJ.32/1990 dan SE – 08/PJ.52/1996, saya sepakat bahwa jasa handling masuk kategori jasa perantara. berarti dikenakan PPh Pasal 23.

namun, untuk jasa gudang, berdasarkan SE – 37/PJ.43/1998, untuk pemakaian gudang/ penumpukan dipelabuhan yang ada hanyalah jasa pelabuhan (lini 1 dan 2) dan Jasa sewa Pasal 4 Ayat (2) sesuai PP 29 dengan demikian, atas jasa gudang ini tidak dikenakan PPh Pasal 23, karena dalam PMK 244, saya tidak temukan jasa pelabuhan

Salam

Jasa penitipan lebih sering berlaku dalam dunia pelayaran, khususnya jasa storage (penumpukan) kontainer. Olehnya itu, sesuai dengan aturan yang rekan hanif lampirkan, jasa tersebut sepanjang berada dalam lini 1 & 2, bukan merupakan objek pph. Akan tetapi bilamana kegiatan tersebut terjadi di luar lini 1 & 2 maka dengan sendirinya akan menjadi objek pph. PPh yang dikenakan lebih cenderung ke jasa penitipan dibanding persewaan. Sifat penitipan tersebut adalah sementara tanpa ada perjanjian jangka waktu dan luas area yang digunakan, akan tetapi dihitung berdasarkan lamanya hari penitipan (biasanya ada free days, lamanya tergantung pemilik depo) dan jumlah kontainer berdasarkan ukurannya.
Dalam hal ini, case rekan khenny, kemungkinan besar berhubungan dengan urusan pelabuhan.