setuju..

Saya setuju dengan rekan nt1.

Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salam

benar rekan kaSSkus.
Asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah penghasilan bagi karyawan. konsekensinya, bagi perusahaan boleh dijadikan sebagai biaya.

logika dari iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan boleh jadi biaya bagi perusahaan adalah untuk menghindari pajak berganda.
ilustrasinya begini
bila iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan tidak boleh jadi biaya, berarti akan dikenai pajak saat penghitungan pajak perusahaan. sebab, tidak dikurangkan dari penghasilan perusahaan yang akan dikenai pajak.
sedangkan pada saat karyawan menerima uang pensiun saat sudah pensiun, akan dikenai pajak lagi. "double tax" dong jadinya. Sebab, pada dasarnya uang pensiun yang diterima oleh karyawan pada saat pensiun adalah iuran pensiun yang sudah dibayarkan oleh perusahaan tadi.
Demikian juga logika untuk iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan melalui pemotongan gajinya.

Salam

he he he
kalau ini sih bukan gaptek, tapi belum tau saja….

caranya :
di blok dulu kata2 atau kalimat yang mau di garisbawahi atau di tebalkan. trus klik simbol diatas kotak ini. Simbol B untuk ditebalkan dan simbol I untuk dimiringkan atau U untuk digarisbawahi
nanti akan muncul tanda [/b] sebelum dan sesudah kata/ kalimat yang diblok, tanda [i] untuk dicetak miring dan tanda [u] untuk yang mau digaris bawahi.

kalau sudah muncul tanda2 tersebut berarti sudah oke dan siap untuk dipost.
tanda seperti rantai digunakan untuk membuat link. caranya :
copy dulu alamat yang mau di link, trus klik tanda rantai. nanti akan muncul jendela sendiri. klik paste atau Control V untuk memindahkan alamat yang mau dilink ke jendela yang muncul. selanjutnya klik ok

selamat mencoba

Salam

jangan takut salah….
EGP aja he he he

Salam

gaji :1.500.000
JKK (0.24%) : 3600
JKM (0.30%) :4500
total sebulan 1508100
biaya jabatan 5% 75.405
JHT (2%) 30.000
totl pengurang (105.405)
Penghasilan neto sebulan 1.402.695
total gaji setahun 16.832.340
PTKP tk/0 15.840.000
PKP 992.340
Dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh 992.000
tarif ps 17 5% 49.600
pph per bulan 4.133

demikian hitung-hitungannya rekan paku
jadi, JHT yang dibayarkan perusahaan bukan penghasilan bagi karyawan. Sedang JHT yang dibayar sikaryawan melalui pemotongan gaji boleh jadi biaya.

Salam

o ya rekan paku….
JHT yang dibayarkan oleh perusahaan walau bukan penghasilan bagi karyawan, bagi perusahaan boleh jadi biaya.
Jadi prinsip taxability-deductibility tidak berlaku dalam hal ini.
ketentuannnya lah yang membolehkan pengeluaran tersebut dijadikan sebagai biaya fiskal oleh perusahaan

Salam