Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 menyebukan

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

karena ia bukan subjek pajak, maka atas penghasilan yang diperoleh oleh rekan anda tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia.

tidak…
karena ia bukan subjek pajak

tidak…
karena ia bukan subjek pajak

atas penghasilan dari embassy tidak akan dikenakan PPh 21/26, karena embassy bukan pemotong pajak.
kalau penghasilan dari kursus akan dipotong pajak oleh penyelenggara kursus.
untuk penghasiln dari kursus, kalau tidak punya npwp, tentunya akan dipotong pajak lebih tinggi 20% dari tarif normal.
Apabila keberadaannya sudah lebih dari 180 hari di Indonesia dan punya penghasilan lain di Indonesia, maka, statusnya adalah WP DN. dengan demikian, kewajiban-kewajiban sebagai WPDN harus dilaksanakannya (punya NPWP, menyampaikan SPT dll).

PPh 26 dikenakan bagi WP LN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa WP LN harus punya NPWP. dengan demikian, apabila ada WP LN dikenakan pajak di Indonesia berbasis PPh 26, tarif yang digunakan adalah tarif normal

salam

benar rekan kurnia, saya sependapat dengan anda, bahwa penggunaan kata-kata dan memiliki konsekuensi kedua persyaratan tersebut harus dpenuhi.
sayangnya ketentuan yang ada tidak menjelaskan lebih rinci lagi tentang masalah ini. misalnya apakah yang dimaksud dengan bertempat tinggal itu harus satu rumah. atau tinggal di dalam komplek kantor kedutaan.
Namun saya lebih cendrung, bahwa yang dimaksudkan dengan tinggal bersama mereka itu artinya tinggal di komplek kedutaan. dasarnya adalah karena wilayah kantor/komplek kedutaan diakui secara internasional diibaratkan sebagai wilayah teritorial negara tersebut.
bila teman anda tersebut tidak bertempat tinggal bersama mereka, maka, keberadaannya yang sudah lebih dari 183 hari membuat statusnya menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

apabila saat mengajar di kursus keberadaannya kurang dari dari 183 hari, maka statusnya adalah SPLN. Penyelenggara kursus harus memotong PPh pasal 26 dengan tarif normal (20% atau lihat tax treaty). sebab, tidak aturan tarif lebih tinggi untuk PPh 26. (masak SP LN harus punya NPWP).
bila keberadaannya di Indonesia saat mengajar di kursus sudah lebih dari 183 hari, statusnya adalah SPDN. oleh karena itu atas penghasilannya dikenakan PPh 21. bila ia tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif normal.

ya… semua harus dimasukkan dari embassy atau kursus
world wide income

disetor sendiri…..
pakai mekanisme PPh 25 seperti yang ada dalam perhitungan form 1770 atau 1770 S

salam

Salam

bila penghasilan diperoleh dari satu pemberi kerja, tidak ada PPh 25. sebab, sudah dipotong oleh pemberi kerja. apabila penghasilan diperoleh dari lebih dari satu pemberi kerja dapat berakibat ada PPh 25. Apalagi untuk kasus teman dari rekan kurnia yang salah satu penghasilannya tidak dipotong oleh pemberi kerja, karena pemberi kerjanya bukan pemotong pajak, akan berakibat ada PPh 25 yang harus dibayar sebagai akibat dari adanya PPh kurang bayar akhir tahun dalam perhitungan yang ada di SPT Tahunan OPnya.

salam