Kewajiban PPh sewa rumah untuk usaha dirumah sendiri
updated 13 years, 1 month ago
6 Members
·
20
Posts
Mohon pencerahan, apakah memang ada peraturan yang mewajibkan adanya sewa rumah meskipun perusahaan (PT) tersebut didirikan dirumah sendiri dan oleh pemilik rumah & saudara kandung sendiri?
Karena saat saya ngurus surat fiskal ditagih/harus bayar PPh sewa lebih dahulu.
Terima Kasih…- Originaly posted by mbah geng:
Karena saat saya ngurus surat fiskal ditagih/harus bayar PPh sewa lebih dahulu.
pakai perjanjian sewa atau pinjam pakai??
hari gini, masih ada juga yang kayak gini…..
Salam
- Originaly posted by hanif:
hari gini, masih ada juga yang kayak gini…..
Memang harusnya kayak gimana rekan hanif??
- Originaly posted by Ridwan87:
Memang harusnya kayak gimana rekan hanif??
Wajarkah bila usaha sendiri dirumah sendiri dibebanii sewa?
Salam
untuk rekan pridiar4, kenyataan memang ga ada sewa apa2.
Saya juga bingung, yang saya tanyakan apa memang ada peraturan yang menjadi dasar sehingga harus ada biaya sewa rumah yg digunakan untuk usaha (PT).
Apakah ada rekan2 yang bisa membantu menunjukkan kalau peraturan itu memang ada!?- Originaly posted by mbah geng:
yang mewajibkan adanya sewa rumah meskipun perusahaan (PT) tersebut didirikan dirumah sendiri dan oleh pemilik rumah & saudara kandung sendiri?
ini rumah sdr atau saudara??
aturan dalam perdirjen 32/2011
untuk rekan priadiar4, ini adalah rumah sendiri yang tiap hari kami tinggali.
saya sudah baca sekilas pdjp 32/2011, untuk kasus saya peraturannya sangat mengambang tidak tertulis secara tegas dan tafsirannya bisa sangat luas.
Kalau saya menuruti permintaan AR kami untuk mengadakan biaya sewa rumah, mungkin malah bisa digunakan untuk memeras kami… :'(rekan mbah geng,
buat saja pernyataan tertulis,
bahwa tidak ada biaya sewa sepersenpun dan lampirkan copy Sertifikat rumah tsb.
tapi hati2, rumah tsb apa sudah dilaporkan dalam SPT Pribadi pemilik rumah tsb ?
salam.- Originaly posted by mbah geng:
Kalau saya menuruti permintaan AR kami untuk mengadakan biaya sewa rumah, mungkin malah bisa digunakan untuk memeras kami… :'(
ndak usah didengarkan.
Kalau tetap ditagih, ajukan keberatan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.Salam
PER 32 ini nggak bisa digunakan. Sebab :
Pasal 2
(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.
(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.Salam
Masalahnya kami butuh SKF kalau menunggu proses keberatan atau mo komplain akan butuh waktu lama lagi.
Ya wis dituruti saja dulu dengan biaya sewa (PPh) seikhlas kami (semoga SKF tetap bisa keluar), nanti kalau itu dianggap transaksi yang tidak wajar & SKf tidak juga diterbitkan baru saya akan ajukan keberatan atas permintaan AR kami tersebut & ketetapan yang tidak benar.
Inilah Indonesia untuk saat ini… :'(- Originaly posted by mbah geng:
Masalahnya kami butuh SKF kalau menunggu proses keberatan atau mo komplain akan butuh waktu lama lagi.
Ya wis dituruti saja dulu dengan biaya sewa (PPh) seikhlas kami (semoga SKF tetap bisa keluar), nanti kalau itu dianggap transaksi yang tidak wajar & SKf tidak juga diterbitkan baru saya akan ajukan keberatan atas permintaan AR kami tersebut & ketetapan yang tidak benar.
Inilah Indonesia untuk saat ini… :'(ya….kenapa dibayar?
Salam
Di neraca, rumah itu masuk jadi aset perusahaan ga?meskipun ini usaha keluarga..mestinya prinsip business entity tetap dipelihara..mungkin itu dasar himbauan AR..
Menu
Be part of our forum and get the latest updates and exclusive discussions!
Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA
Navigating the Coretax
era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
