laporan magang
updated 14 years, 1 month ago
4 Members
·
9
Posts
Selamat pagi rekan2 ortax, saya kan skrng lagi magang di persh outsorcing, nah semisal saya mau bikin laporan akhir magang dgn judul "analisis perlakuan ppn atas reimbursement pada persh jasa outsorcing (studi kasus pt x tahun xxxx) bisa gak yah?? mohon masukannya…tks
tolong mohon bantuannya rekan2….masukan, sarannya sangat dibutuhkan…
tks- Originaly posted by pamungkas23:
judul "analisis perlakuan ppn atas reimbursement pada persh jasa outsorcing (studi kasus pt x tahun xxxx) bisa gak yah??
tergantung..
1. tergantung pt nya mau ngasih data apa nda?
2. tergantung itu judul sudah ada yang pakai/belum di kampus?
3. tergantung di acc atau tidak sama dosen pembimbing?heheheh.. bisa bisa saja kok rekan.
salam
mksh byk rekan mahendra ats tanggapannya, klo sy fix ambil jdul di atas kira2 data2 apa aja ya yg hrus ak minta dari persh?? nilai invoice kah atau ada data yang lain? tks…
- Originaly posted by pamungkas23:
"analisis perlakuan ppn atas reimbursement pada persh jasa outsorcing (studi kasus pt x tahun xxxx) bisa gak yah??
kira kira masalah yang timbulnya apa rekan?
salam
kata atasanku, di pt. itu thn 2008 prnah kena kasus pajak mslh reimbursement, dmana persh mngakui reimbursement sbg pnghasilan tp gak dipungut ppn. kira2 bisa gak yah rekan salasa? mohon saran & masukannya,,,tks
rekan semua, mohon tolong bantuannya nih apa ya yg diangkat dari persh outsorcing khususnya dari segi pajak? sprtinya yg mslh ppn atas reimbursement trsbut gak bisa diangkat dh krn emang reimbursement tsb gak kena ppn…mohon masukannya rekan ortax, mksh…
- Originaly posted by pamungkas23:
apa ya yg diangkat dari persh outsorcing khususnya dari segi pajak?
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 53/PJ/2009TENTANG
JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak berlaku :
atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;atau
dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :
kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;
faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;
faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c;
faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d.Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2009
Direktur Jenderal,ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098Tembusan :
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Peraturan Terkait
Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang – 36 TAHUN 2008, Tanggal 23 September 2008
Pajak Penghasilan
Undang-Undang – 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983
Viewing 1 - 9 of 9 posts
