Merdeka.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati belum mempertimbangkan untuk memberikan keringan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai stimulus bagi Pertamina. Insentif ini sebenarnya diperlukan untuk mendorong Pertamina membeli seluruh hasil lifting minyak bumi yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau dari Kemenkeu, untuk menunjang itu kita tidak mendengar dari sisi PPN, tapi kita lihat persoalannya. Ekspornya yang sudah dikontrakkan apakah kualitas baik dan lain-lain. Nah kalau soal PPN nanti kita lihat," ujar dia Hotel Westin, Jakarta, Rabu (15/8).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, memang dari minyak mentah yang diolah di kilang dalam negeri masih dikenakan PPN. Sedangkan jika diekspor maka akan mendapatkan pengembalian (restitusi) pajak dan itu dianggap lebih menguntungkan.

"Ada pajak yang timbul karena digunakan untuk kilang dalam negeri. Untuk itu, usaha kita harganya itu right to match. Mereka berhasil jual berapa, itu yang mungkin bisa kita beli," kata dia.

Namun demikian, karena semangat pemerintah untuk menekan impor semaksimal mungkin dalam rangka memperbaiki nilai tukar Rupiah, maka lanjut Arcandra, masalah ini akan dibicarakan terlebih dulu dengan Kementerian Keuangan.

"Ini kita diskusi dulu dengan Menkeu, kebijakan yang memberikan manfaat lebih. Kita carikan solusi," tanda dia.

Sumber: https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-bahas-inse ntif-untuk-pertamina-dalam-membeli-minyak-dari-kkk s-dalam-negeri.html