Dear Friend A:ex 16 12 68

Perpajakan selalu memperhatikan "Kebenaran Material" bukan "Kebenaran Formal".

Jika Transaksi dan Peristiwa Hukum tersebut antara Supplier, Vendor dan Perusahaan mengacu kepada Kebenaran Materialnya adalah "Reimburs" dan tidak ada value added maka tidak terutang PPN karena PK- PM = NIHIL yaitu antara PK minus PM tidak ada kurang atau lebih PPN.

Tetapi jika peristiwa hukum tsb. berupa rekayasa atau hanya kebenaran formal maka Otoritas Pajak akan menagih PPN terutang atas value added yang timbul dan menegakkan Law Enforcement secara konsekuen.

Berbagai Metode Penelitian atau Pemeriksaan dapat diterapkan oleh Otoritas Pajak al. Metode Comparable Uncontrolled Price, Metode Cost Plus, Metode Harga Sebanding dll. yang biasa untuk mengukur "Kewajaran Perangkaan" suatu transaksi atau mekanisme bisnis.

Demikian

Regard's

RITZKY FIRDAUS.