Dear Rekan Ortax,

Mohon penjelasan dan pencerahannya perihal penggunaan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 terkait dengan "PENGHASILAN USAHA WP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU".

Saat ini saya sedang membantu saudara saya untuk membuat Laporan Keuangan Tahunan 2014 yang mana pada transaksi tahun 2014 tersebut terdapat transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22 tarif 1,5%.
Dengan adanya transaksi tersebut tentunya Perusahaan CV saudara saya menerima Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

Dari semua transaksi penjualan yang terjadi pada tahun 2014 yang tidak dikenakan PPh Pasal 22, sudah dilapor dan disetor sebagai kewajiban pajak PPh Final PP46 dengan tarif 1%.

Yang ingin saya tanyakan :
1. Apakah Omzet yang telah dikenakan PPh Pasal 22 masih harus dikenakan Pajak PPh Final PP46 yang 1% ?

2. Apakah Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan sebagai pengurang setoran ke Kas Negara atas PPh Final PP46 atau PPh 23 ?

Mohon bantuannya dari Rekan Ortax semua untuk memberikan pencerahan kepada saya atas hal tersebut di atas.

Demikian disampaikan.

Terima kasih atas perhatian dan bantuannya dalam memberikan pencerahan perpajakan kepada saya.

Salam Pajak,
Ades

Dear All,

Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas info dan pencerahannya namun maaf dalam hal ini ada sedikit info yang sepertinya kurang tepat dari saya dalam penyampaiannya.

"Maksud saya adalah Bukti Potong PPh 22 bukan Bukti Pemungutan PPh
22"
[u][/u]

Jadi saat ini perusahaan saudara saya itu menerima Bukti Potong PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5%.

Mohon maaf pertanyaannya kembali saya ulang :
1. Apakah Omzet yang telah dikenakan PPh Pasal 22 oleh Customer kami masih tetap harus dikenakan Pajak PPh Final PP46 yang 1% ?

2. Apakah Bukti Potong PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan sebagai pengurang setoran ke Kas Negara atas PPh Final PP46 atau PPh 23 ?

3. Jika bisa dipindahbukukan dari PPh Pasal 22 tersebut apa saja kelengkapan dokumen yang perlu saya siapkan.

Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan pencerahannya dan mohon maaf jika diulang pertanyaannya.

Salam,
Ades

Karena PPh 22 tarif 1,5% ini tidak bersifat final sebenarnya bisa dikreditkan menurut SE-42/PJ/2013 tgl 2 September 2013 pada angka :
7. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:
a. atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintah dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
1) dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai
dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
2) dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan
ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya
tidak terutang; atau
3) dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Nah…namun dengan SE tersebut saya masih bingung dan timbul pertanyaan :
1. Biasanya yang bisa melakukan PBK adalah yang melakukan Pemotongan dan yang menyetor Pajak untuk mendapatkan SSP. Apakah dalam penerapan PP46 ini ada pengecualian sehingga Pihak yang menerima Bukti Potong dapat melakukan PBK ?, jika bisa…pastinya sangat senang dong, namun dengan system perpajakan nantinya tidak matching karena Si Pemotong melaporkan sebagai PPh 22 sedangkan yang dipotong pada akhirnya melaporkan sebagai PPh Final Pasal 4(2) karena telah dipindahbukukan.
2. Jadi siapa yang harus malakukan PBK untuk kasus ini ?
3. Sebelum di-PBK apakah Bukti Potong PPh 22 tersebut tetap harus diinput pada formulir 1771-III ?. Saya coba input namun akhirnya muncul pada formulir 1771 Induk Halaman 1 dan 2. Padahal sepengetahuan saya untuk formulir 1771 Induk ini secara umum untuk perhitungan yang ada hubungannya dengan PPh Badan, sedangkan untuk PPh Final PP46 ini hanya muncul pada Formulir 1771 Induk Angka 15 dan itu pun link dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5.

Mohon bantuan dan pencerahannya Rekan dalam hal ini.
Terus terang saya jadi makin bingung nech…

Jika dari pihak perusahaan penerima Bukti Potong PPh Pasal 22 tersebut tidak ada upaya meminta restitusi atau pengembalian atau dikreditkan, bisa gak yaa dijadikan cost/expense saja karena Piutang Dagangnya menjadi selisih sebesar Bukti Potong tersebut.

Dengan jurnal seperti ini nantinya :
Dr. Operational Expense………..xxx,xxx,xxx
Cr. Account Receivable…………..xxx,xxx,xxx