Saya setuju dg Rekan Hanif dan penjelasannya…utk Pajak Pembangunan -1 namanya disingkat PB-1 bukan PP-1 dan sudah diganti menjadi PHR = Pajak Hotel dan Restauran.

Teriam aksih

Pajak Hotel dan Restoran, oleh beberapa Pemda di Indonesia masih memakai istilah PP-1, peraturan pemungutannya adalah sama dengan PPN, yaitu dipungut oleh Pengusaha dari para konsumen, merupakan pajak konsumsi yang tidak dapat dikreditkan oleh pembayarnya. Dengan demikian oleh pembayarnya/penanggung pajak langsung dibiayakan.

Persoalannya adalah bagaimana jika dibahas dari sisi Pengusaha Hotel dan Restoran ???

Jika ditinjau dari segi peraturannya, yaitu dibayar oleh konsumen melalui pemungutan oleh Pengusaha, maka Pajak Hotel dan Restoran (PHR, atau PP-1) bukan biaya bagi Pengusaha, melainkan merupakan Hutang Pajak Daerah ketika si Pengusaha menerima pembayaran dari konsumen dan saat menyetorkan pajak ke Pemda setempat merupakan pelunasan hutang pajak tersebut. Dengan demikian secara matematis PHR/PP-1 yang disetorkan selama setahun adalah sama dengan 10% dari peredaran brutonya (atau DPP-nya). Dalam penyajian laporan laba rugi tidak akan nampak “Beban PHR/PP-1”, karena PHR/PP-1 yang dipungut dari konsumen diakui sebagai hutang pajak saat pemungutan dan diakui sebagai pengurang/pelunasan hutang pajak saat menyetorkan PHR/PP-1 ke Pemda.

Namun dalam prakteknya, terhadap Pengusaha Hotel dan Restoran kategori pengusaha kecil misalnya rumah makan dan warung makan, hotel non bintang (losmen), pemungutan PHR/PP-1 banyak yang tidak sesuai dengan peredaran bruto (istilahnya DPP-nya), karena masih banyak yang dikenai secara “lumpsum” oleh Petugas Pemda. Dalam arti mirip PPh Ps. 25, dengan terlebih dulu dilakukan survey dan ditaksir pendapatan sebulan sekian, maka PHR/PP-1 wajib disetorkan ke Pemda sebesar 10% dari taksiran pendapatan sebulan. Jika si Pengusaha merasa PHR/PP-1 tersebut terlalu tinggi karena usahanya mengalami penurunan, maka ia boleh mengajukan/menegosiasi kembali untuk minta penurunan kewajiban setor PHR/PP-1 tersebut.

Pengusaha yang dikenai PHR/PP-1 secara lumpsum pada umumnya juga tidak mencantumkan PHR/PP-1 (10%) dalam Nota Penjualan/Bill-nya. Dengan demikian seluruh peredaran bruto sudah termasuk PHR/PP-1.

Ilustrasi berikut akan memperjelas persoalan yang saya maksudkan :

Restoran A total penjualannya selama setahun Rp. 100 juta. Restoran A tidak mencantumkan PHR/PP-1 sebesar 10% dalam Nota Penjualan, sehingga harga jual/penggantian sudah termasuk PHR/PP-1. Setiap bulan ia diwajibkan menyetorkan PHR/PP-1 sejumlah lumpsum Rp. 600.000 ke Pemda setempat (setahun Rp. 7,2 juta). Dalam kasus ini tidaklah mungkin melakukan ekualisasi bahwa pajak yang disetorkan ke Pemda harus sama dengan 10% dari DPP-nya.

Untuk kasus Restoran A adalah tepat menyajikan laporan laba rugi sebagai berikut :

Pendapatan bruto setahun Rp. 100.000.000
Beban PHR/PP-1 …………….(Rp. 7.200.000)

Tidak perlu khawatir jika dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus(DJP), sepanjang kebenaran materiil (fakta) adalah demikian kejadian transaksinya, yaitu pendapatan restoran sudah termasuk PHR/PP-1 adalah Rp. 100 juta dan setoran PHR/PP-1 ke Pemda adalah Rp. 7,2 juta.

trus menurut pak hanif..
bagaimana jurnal dan pengakuan pendapatan yang benar??
mohon pencerahannya..

berarti dengan kata lain.. PHR yang dipungut oleh hotel ke konsumen tidak dapat dijadikan biaya donk ama hotelnya?? bukan gitu rekan hanif??

Menurut saya, Pasal 6 tersebut dilihat dari sudut pandang pengguna jasa hotel dan restoran. Misalnya, PT. A membayar pajak hotel dan restoran karena direksinya melakukan rapat kerja disebuah hotel. Pajak hotel dan restoran yang dibayar oleh PT. A tersebut boleh dijadikan sebagai biaya bagi PT. A

Tapi, kalau pengusaha hotel dan restoran yang membayarkan PHR tamunya, menurut saya tidak bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bagi pengusaha hotel dan restoran tersebut. Sebab, dapat dikategorikan sebagai pemberian kenikmatan. Sama halnya seperti perusahaan membayarkan pajak karyawan.

Salam