PBB Perusahaan Tambang

jika memenuhi ketentuan ini,

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan silakan mengajukan pengurangan maks 75% dari PBB Terutang

tata cara seperti ini,

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang dimohonkan
3. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan :

Untuk WP Badan, melampirkan fotokopi :

SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan;
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
STTS tahun pajak terakhir atau struk ATM/Counter Teller pembayaran PBB;
Laporan keuangan perusahaan;
Dokumen pendukung lainnya;

4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

saya mau nanya, perusahaan xxx mendapat sppt pbb untuk tahun lalu, setelah saya minta pencarian nya ke kpp pratama, ternyata njoptkp nya tidak ada,,
yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya njoptkp ini berlakunya kapan?? dan berapa ??
saya sudah baca peraturan mentri keu. PMK nomor 67/PMK.03/2011 di sana tertulis njoptkp untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling tinggi Rp 24.000.000,

sedangkan pada sppt pbb yang saya terima tidak ada pengurangan njoptkp nya,,,

mohon penjelasannya,,,,

ini SPPT atas sektor Perhutanan, Pertambangan dll atau sektor Pedesaaan dan perkotaan ??

pertambangan pak

NJOP sektor pertambangan refer ke PMK 150/2010.

Sedangkan untuk

dipakai untuk PBB Sektor pedesaan dan perkotaan. Namun ini tidak lagi menjadi dasar bila telah diatur oleh PERDA masing-masing.

berarti pakai PBB sektor pedesaan dan perkotaan ya pak..

oh ya pak.. perusahaan saya baru dapat SPPT PBB untuk Tahun ini,,disini hanya yg di nilai Bumi dan Bumi Produktif..
sebenarnya yg dikenakan dalam PBB pertambangan ini apa-apa saja pak dan perhitungan nya gimana??

pakai dasar NJOP berdasarkan klasifikasi PMK 150/2010

coba dibaca dulu aturan berkaitan dengan hal tersebut, SE 155/2010

Perusahaan saya sudah mengantongin IUP – Operasi Produksi. tetapi belum bisa melakukan kegiatan penambangan karena ada kendala mengenai kepemilikkan IPPKH (Izin Prinsip Pemakaian Kawasan Hutan), sedikit bercerita : Lahan dimana kantor saya memiliki IUP OP ternyata IPPKH-Nya dimiliki oleh Perusahaan Lain yang memiliki HPH. Perusahaan ini tidak beroperasi tetapi perusahaan ini belum mau memberikan IPPKH nya ke perusahaan kami. Bagaimana solusi nya ya? saya tidak masalah untuk membayar PBB, karena itu merupakan kewajiban Pajak kami. Tetapi karena masalah IPPKH ini kami belum bisa berproduksi karena kepemilikkan IUP- OP dan IPPKH adalah syarat mutlak sebelum melakukan kegiatan penambangan.

alasannya???

ini, SE 48/2011

pak priadi, apakah tarif kelas pada pbb sektor pertambangan non migas tarif nya sekarang berubah,, mohon bantuan pak,,

masih pakai PMK 150/2010 rekan..