Saudara Aarif,
penjelasan dari Saudara Begawan adalah tidak benar.
Berdasarkan PER-2/PJ/2009, asalkan istri anda bekerja/tinggal/berada di luar negeri lebih dari 183 hari pada tahun 2008, maka istri anda diperlakukan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri sehingga tidak perlu memiliki NPWP, dan jikalau memiliki NPWP pun, cukup lapor SPT nihil, sebab penghasilannya dari luar negeri TIDAK AKAN DIKENAI PAJAK lagi di Indonesia.
Namun penghasilan yang didapat dari Indonesia harus dilaporkan dan akan dikenai pajak ppH.

Kl memang OP tsb berada di LN lebih dari 183 hr berarti dia dianggap menjadi resident di negara tersebut. Dengan demikian terjadi dual resident. Pemecahan dual resident harus mengacu pada P3B Indonesia dan negara ybs. Lihat contoh kasus di website Ortax menu Klinik : "Income tax non-resident di singapore". Bisa jd pajak yang dibayar di luar negeri hanya merupakan kredit pajak PPH ps.24

Tanggapan bagi saudara herryj4j49 =
Kalo seorang WNI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun pajak maka dia dikategorikan sebagai SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI untuk tahun pajak tersebut, BUKAN Subjek Pajak DALAM Negeri.
Oleh karena merupakan Subjek Pajak LUAR NEGERI, maka bukan lagi merupakan "TAX RESIDENT" di Indonesia, oleh karena itu TIDAK PERLU bikin NPWP, kalo sudah terlanjur punya NPWP cukup lapor SPT dengan penghasilan NIHIL mengacu kepada PER 2/PJ/2009.
Dan tentang "DUAL RESIDENT" tidak akan terjadi, karena bukan merupakan Tax Resident Indonesia.
Soal "Lihat contoh kasus di website Ortax menu Klinik : "Income tax non-resident di singapore". Bisa jd pajak yang dibayar di luar negeri hanya merupakan kredit pajak PPH ps.24", artikel tersebut ditulis SEBELUM dikeluarkannya PER 2/PJ/2009 pada tanggal 12 Januari 2009. Jadi sudah tidak VALID untuk penghasilan WNI yang diperoleh dari bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak. Tidak ada KREDIT PAJAK lagi karena penghasilan TIDAK AKAN DIKENAI PAJAK PENGHASILAN di Indonesia, sesuai dengan PER 2/PJ/2009.
Artikel tersebut HANYA BERLAKU untuk penghasilan yang diperoleh WNI dari hasil bekerja di luar negeri KURANG DARI 183 HARI dalam 1 tahun pajak, in which case maka penghasilan tersebut akan dikenai pajak penghasilan di Indonesia dengan menggunakan sistem KREDIT PAJAK.

sudah sering dibahas………..

tanggapan buat komentar "intelektual" saudara begawan5060 = "Oh..ya ?"
terus terang saya berharap lebih banyak input intelektual profesional sebelumnya dari saudara begawan5060 yang merupakan anggota genuine; saya kecewa karena komentar yang bisa diutarakan cuman sebatas komentar taraf sopir mikrolet "Oh..ya ?" setelah mendapat kritik.
Apakah dengan menjadi anggota genuine / member senior atau apalah terus merasa sok tahu dan tidak merasa perlu membaca lagi peraturan2 pajak baru lagi ? Anak SD yang membaca PER 2/PJ/2009 pun bisa memahami dengan jelas bahwa "PENGHASILAN DARI HASIL KERJA DI LUAR NEGERI LEBIH DARI 183 HARI DALAM 1 TAHUN PAJAK DAN SUDAH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN DI LUAR NEGERI ==> TIDAK AKAN DIKENAI PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA.".

iya sebenarnya dua2 benar…

tidak dikenakan pph di indonesia itu sebenarnya bertolak dari tax-treaty yang ada di indonesia, kebanyakan P3B yang mengatur tentang penghasilan trans negara ini, dari sekian P3B indonesia, penghasilan yang diterima di Luar Negeri memang tidak dipajaki lagi di Indonesia, tapi memang ada syaratnya. yaitu TIDAK MEMPEROLEH PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK YANG SAMA DI INDONESIA.
lalu bagaimana dengan yang bekerja di negara yang tidak melakukan tax treaty dengan INDONESIA, inilah kelebihan dari PER ini.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2009 juga mengatur bergitu;
Pasal 4;
Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulannya selama si suami tidak bekerja maka, peraturan perundang-undangan pajak di INDONESIA, tidak berhak menghitung ulang pajaknya.

akan tetapi apabila si suami memiliki penghasilan di INDONESIA, peraturan perundang-undangan pajak di INDONESIA berhak menghitung kembali pajaknya dan pajak yang telah dipotong dan dibayar di LN dapat dikreditkan sebagai pph pasal 24.

di lapangan belum tentu ini berjalan dengan baik, sebaiknya agar tidak dikenakan pajak DI INDONESIA … ya suami aja yang bekerja di LN sedangkan istri jadi IBU RUMAH TANGGA AJA DI KAMPUNG.