coba dilihat petunjuk pengisian seperti disampaikan rekan zeeget.
Satu lagi, di halaman kedua form SPT masa PPh 21 yang akan disampaikan juga dapat dilihat apa saja yang pelu dilampirkan saat menyampaikan SPT Masa PPh 21.

tidak perlu

saat ini, tidak ada lagi yang namanya SPT Tahunan PPh Pasal 21.
Yang ada hanya SPT Masa PPh Pasal 21.
Perhitungan berapa PPh terutang yang seharusnya dipotong atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dalam satu tahun dilakukan nanti saat penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember.

Logika perhitungan pada bulan desember adalah :
jumlahkan total penghasilan yang telah dibayarkan untuk masa jan s/d desember. bandingkan dengan PPh yang telah dipotong dan disetor dari masa jan s/d nov.
Kalau ada kurang potong, ya dipotong untuk masa desember. Sehingga PPh terutang dan telah dipotong akan nihil. Sebaliknya, bila PPh yang telah dipotong dari jan s/d nov lebih besar dibanding PPh terutang untuk penghasilan dari jan s/d desember, berarti tidak ada pemotngan dan penyetoran untuk masa desember. kelbihan tersebut dikompensasikan untuk masa jan tahun depan.

Konsekuensi dari cara ini adalah, bahwa bukti potong yang diberikan kepada pegawai tetap PPh terutang sama dengan yang dipotong. Sehingga PPh Kurang bayar atau LB di dalam form 1721-A1 akan nihil.

Salam

bukti potong tdk perlu dilampirkan rekan, karna sudah masuk dalam 1721 III

salam

tidak seperti itu rekan, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) itu pengelompokan jenis'' usaha berdasarkan katagori & golongannya,

misal : Katagori A Golongan 01 & 02 itu masuk kedalam jenis usaha PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN. nah di dalam jenis usaha tsb dibagi lagi menjadi beberapa jenis kelompok usaha.

untuk bs dikukuhkan menjadi PKP rekan harus mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu & apabila sudah dikukuhkan sbg PKP rekan menjual BKP/JKP yg terhutang PPN maka rekan wajib memungut PPN, menyetorkannya & melaporkannya dalam SPT masa PPN.

salam

meluruskan rekan usd bahwa bukti potong memang tidak perlu dilampirkan, akan tetapi itu merupakan dasar pengisian form 1771 III ( bukannya 1721 III yang rekan sebutkan ) yang dapat bersifat mengurangi PKP WP.

sama-sama

salam

Bisa.
Hal ini di dasarkan pada ketentuan yang dimuat di dalam SE tersebut.

Salam

dasarnya ini :

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 21/PJ.41/2001

TENTANG

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-207/PJ/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 22; dan
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan disebutkan bahwa yang dimaksud Wajib Pajak Tertentu adalah :
Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas disebutkan bahwa tidak termasuk yang Dikecualikan Dari Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah :
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan;
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun pajak berjalan karena menerima/memperoleh penghasilan teratur yang tidak terkena pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan atau Pajak Penghasilan Final, sekalipun bukan merupakan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka atas kewajiban pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut tetap harus dilaporkan pembayarannya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan orang asing (ekspatriat) yang memperoleh penghasilan teratur termasuk dari luar negeri yang menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia harus dilaporkan sebagai penghasilan di Indonesia atau yang menurut ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku hak pemajakannya ada pada negara Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja walaupun telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh masing-masing pemberi kerja apabila yang bersangkutan mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun berjalan tidak termasuk yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sehingga tetap diwajibkan membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) Pasal 25.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd,
HADI POERNOMO

enggak perlu kok.
Cukup melampirkan bukti potong form 1721-A1 yang diperoleh dari kedua perusahaan.

Salam