kalo saham diatas 25% justru tdk kena pajak tp ada syarat2 tertentu spt yg sudah disebutkan oleh rekan ferry

Dear Friend Hengky Wibowo:

For your question No. 1 :
"attn : rekan ritzky: kalau misalnya PT. A adalah dibidang perusahaan dagang, suatu saat PT. A membeli saham PT.B sebesar 30% (artinya PT. A punya saham di PT.B sebesar 30%) pada saat pembagian deviden, apakah dikenakan PPh pasal 23 tarif 15% atau PPh 10% bersifat final? mohon pencerahan… "

The Answer is:
No ! Tidak Kena Pajak Dividen karena Dividen yang dibagi adalah "Intercorporate Dividen" yang dikecualikan sebagai Obyek PPh cfm ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Huruf UU PPh No. 36 Th. 2008.

For your quetion No. 2 :
"misalnya PT. A adalah dibidang perusahaan dagang, suatu saat PT. A ikut menyertakan modal kepada PT.B sebesar Rp 100 juta (artinya PT. A punya saham di PT.B sebesar 5%) mulai tahun 2009 pada saat pembagian deviden, apakah dikenakan PPh pasal 23 tarif 15%? bagi sapa yang tau tentang pembagian deviden, silakan tanggapan… "

The Answer is:
No! No ! Tidak Kena Pajak Dividen karena Dividen yang dibagi juga masih termasuk kriteria "Intercorporate Dividen" yang dikecualikan sebagai Obyek PPh cfm ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Huruf UU PPh No. 36 Th. 2008.

ATTN: Jika PT A kemudian bagi Dividen kepada Share Holder Sdr. B maka dipotong PPh Dividen cfm Tarip Umum PPh Pasal 17 Ayat (2c) sebesar Maksimum 10% "FINAL"

Demikian informasi, semoga bermanfaat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Dear All Friends Attn: Hengky Prabowo (sorry slip of the tounge yl. Hengky Wibowo)

Hal pengecualian Obyek PPh atas "Intercorporate Dividen" tidak berdasarkan kepemilikan Saham s/d 25% atau di atas 25%.

Dalam hal UU PPh mempermasalahkan kepemilikan Saham s/d 25% atau di atas 25% tujuannya adalah untuk menetapkan "Hubungan Istimewa" (Related Parties) bukan untuk masalah Dividen.

Dengan kepemilikan / penguasaan Saham di atas 25% Perusahaan akan menguasai kebijakan perusahaan yang dikuasainya sehingga otoritas Pajak perlu memperhatikan secara seksama atas Harga Transaksi yang terbentuk antar Perusahaan tsb. apakah wajar atau tidak.

Jika tidak wajar maka otoritas pajak akan menggunakan arm's length price dengan menggunakan berbagai Metode Pemeriksaan Harga Pasar Wajar al. untuk menangkal Transfer Pricing dengan :
Metode CUP (Comparable Uncontrolled Price),
Metode Cost Plus,
Metode RPM / Resale Price Method)
Metode CPM (Comparable Profit Method) dll (dan lainnya lupa aku)

Demikian informasi.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Dear All Friends, Attn: Hengki Prabowo

INTERCORPORATE DIVIDEN
DAN DIVIDEN YANG DITERIMA WP ORANG PRIBADI

Sehubungan Kasus :
A. Intercorporate Dividen yang memenuhi prersyaratan untuk DIKECUALIKAN sebagai Obyek PPh cfm Pasal 4 Ayat (1) Huruf g dan;
B. Intercorporate Dividen yang TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk dikecualikan sebagai Obyek PPh cfm Pasal 4 Ayat (1) Huruf g tetapi menjadi Obyek PPh dan terutang PPh Dividen cfm Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Angka 1 UU PPh di Potong PPh Dividen sebesar 15 % dari Bruto dan bersifat “TIDAK FINAL”
C. Dividen yang diterima WP Orang Pribadi menjadi Obyek PPh sesuai Ketentuan Khusus WP Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Menerima Dividen dikenakan Tarif Umum PPh Pasal 17 Ayat (2c) di Potong PPh Dividen sebesar Maksimum 10% dan bersifat “F I N A L “
Atas pendapatku yang lalu perlu disempurnaan sebagai berikut:
1. PT. A yang memiliki atau menguasai 25% atau lebih Saham pada PT. B maka pada saat PT. B membagi Dividen kepada PT. A, atas Dividen tersebut dikecualikan sebagai Obyek PPh sepanjang memenuhi syarat ikutannya yaitu: Dividen berasal dari Cadangan Laba yang ditahan (Retained Earning) cfm Pasal 4 Ayat (1) Huruf g.
Atas Corporate Dividen tersebut “Tidak Kena Pajak Dividen” atau “Dikecualikan sebagai Obyek PPh” cfm Pasal 4 Ayat (1) Huruf g. UU PPh (UU No. 7 Th. 1983 stdtd / Seperti Telah Disempurnakan Terakhir Dengan UU No. 7 Th. 1991 stdtd UU No. 10 Th. 1994 stdtd UU No. 17 Th. 2000 stdtd UU No. 36 Th. 2008).
2. PT. A yang memiliki atau menguasai 25% atau lebih Saham pada PT. B maka pada saat PT. B membagi Dividen kepada PT. A, tetapi tidak memenuhi persyaratan ikutannya yaitu: Dividen berasal dari Cadangan Laba yang ditahan (Retained Earning) cfm Pasal 4 Ayat (1) Huruf g.
Atas Corporate Dividen tersebut merupakan “Obyek Dan Kena Pajak Dividen” cfm Pasal 23 Ayat (1) Huruf a. Angka 1 UU PPh sebesar 15% bersifat “TIDAK FINAL”
3. PT. A yang hanya memiliki Saham pada PT. B sebesar di bawah 25% maka pada saat PT. B membagi Dividen kepada PT. A, atas Corporate Dividen tersebut menjadi “Obyek Dan Kena Pajak Dividen” cfm Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Angka 1 UU PPh sebesar 15% bersifat “TIDAK FINAL”
4. PT. A maupun PT. B membagi Dividen kepada Share Holder (WP) Orang Pribadi maka atas Dividen tersebut merupakan Obyek Pajak Dividen cfm Ketentuan Khusus WP Orang Pribadi DN Yang Menerima Dividen dikenakan Tarif Umum Maksimum 10% bersifat “FINAL” cfm Pasal 17 Ayat (2c) UU PPh.

Demikian penyempurnaan atas pendapatku yang lalu semoga bermanfaat., thank’s for all.

Regards

RITZKY FIRDAUS

rekan hengky, maap baru menjawab.. iya kalo diatas 25% seperti yang saya bilang di awal karena dianggap memiliki hubungan istimewa ( berhak melakukan intervensi/turut membuat keputusan/kebijakan perusahaan ) maka tidak dipotong, kalo penyertaan sahamnya dibawah 25% baru langsung aja potong PPh 23 sebesar 15% seperti yang telah dibahas oleh rekan2. mohon koreksi

Rekan semua… saya mau nanya nich…

Bagaimana dengan deviden yang dibagikan kepada wp pribadi berupa saham yang menambah modal diperusahaan. Apakah kena pph atau tidak ? terima kasih