perlu diingat bahwa kalusul yang dibold hanyalah salah satu pertimbangan. Dasar lainnya adalah ini :
bahwa Majelis berpendapat berdasarkan bukti pendukung berupa penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan dengan merk usaha “Restoran PB ” dan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Januari sampai dengan Desember 2006.

Salam

Nih definisi jasa boga/catering versi DJP
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=5100&p_tgl=tahun&tahun=2003&nomor=418&q=&q _do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=7120

memang sekarang jasa catering bukan Objek PPN, tapi kan yang dicabut just "objek PPN"nya, definisi nya kan masih bisa dipergunakan…soalnya saya belum nemu aturan yg jelas mendefinisikan kasa boga/catering selain KMK ini….tapi sekalinya ketemu definisi nya juga lebih membingungkan…. he..he.. kalo saya baca definisinya berarti semua pembelian makanan masuk definisi jasa boga/catering.

Salam bingung….

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

2. Keperluan tertentu adalah:
a. pesta, resepsi, atau perayaan;
b. perjamuan;
c. rapat atau pertemuan;
d. makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan;
e. makan untuk pelanggan perseorangan;
f. perlombaan atau pertandingan; atau
g. acara-acara lain yang sejenis.

diaturan ini saya tidak mendapati dimakan ditempat ato tidak, kalo rekan mendaptkan aturan mengenai yang dimakan ditempat tidak termasuk definisi jasa boga/catering kalo yang dimakan diluar masuk definisi catering….mohon dishare aturannya dong? jadi kita bicara berdasarkan aturan bukan interpretasi…

salam