tidak

pake surat kuasa

pemberi kuasa ttd direktur

CMIIW

pada wajib pajak badan, penandatanganan SPT bisa diwakilkan kepada salah satu pengurus perusahaan (lihat UU KUP Pasal 4 ayat(2))
yang disebut pengurus adalah Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali (UU KUP Pasal 32 ayat(4))

tunggu direkturnya sampai pulang dulu dari LN, atau minta direktur lainnya mungkin.

kan bisa direktur, wakil direktus, komisaris utama, komisaris..