rekan saya punya pertimbangan kenapa gross up tidak diperkenankan :
1. Sesuai ketentuan perpajakan : Objek Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh ……
Pengertian diperoleh inilah yang senyatanya disatu pihak akan menjadi penghasilan dan dilain pihak akan menjadi biaya……artnya bagaimana kita bisa menjamin bahwa PT A membebankan biaya secara gross up Rp. 83.333.333 tersebut akan diikuti oleh PT B sebagai lawan transaski dengan mencatat sebagai pendapatan sebesar Rp 83.333.333.
………hal ini menurut pendapat saya melanggar prinsip "Nilai Transaksi yang sebenarnya"

2. PPN..bukankah dengan men-gross up maka pihak yang membayar akan dikenakan PPN yang lebih tinggi…walauapun mungkin bisa dikreditkan tetapi secara cash flow jelas akan menjadikan "pengeluaran biaya yang tidak seharusnya dilakukan"
3. PPh..jelas metode gross up ini akan membuat Pajak Penghasilan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. ..Dampak lain sebagai contoh transaski rekan bukan jenis transaksi yang dikenakan PPh Final..maka apabila rekan tidak melakukan pungutan PPh tetapi menanggung pajaknya dan melkukan gross up yang terjadi adalah 1. rekan harus menanggung pajak yang lebih besar 2. rekan harus membuat bukti potong dan atas bukti potong ini akan menjadi kredit pajak bagi si penerima penghasilan…artinya disini rekan sudah memberikan tambahan keringanan pajak bagi lawan trnsaksi sebesar 2X jumlah pajak yang rekan tanggung itu.
4. Sepengetahuan saya contoh gross up atas PPh yang harus dipotong dan atau dipungut dulu atas kasus PPh Ps 26 dan sekarang sudah tidak diberlakukan lagi

demikian pendapat saya rekan…

wah… menarik banyak "perdebatan" nih… ikutan ah…
setuju rekan hiarto…
namun sepertinya anda ini salah persepsi:
dr sudut pemilik gedung:
nilai sewa 83.333.333 (dr contoh rekan hanif)=objek pph
-/- pph final 8.333.333
=uang yg diterima 75jt.

dr sudut penyewa:
nilai sewa 83jt tsb=biaya fiskal (asumsi memenuhi prinsip 3m)
-/- pph final 8,3jt
=uang yg dibayarkan ke pemilik gedung

jadi pph final 8,3jt tsb memang bukan termasuk sebagai "pengurang penghasilan
bruto" krn yg termasuk "pengurang" adalah nilai sewa 83,3jt tsb yg adalah biaya sewa
yg boleh dianggap biaya fiskal asalkan memenuhi prinsip 3m.

salam.

..skedar koreksi rekan div bahwa si penyewa selain wajib memotong juga wajib mensetor atas pajak yang diptong dan atau dipungut tersebut…(PMK-80)

All,

Untuk lebih memperjelas,

Seharusnya jurnal yg dibuat hiarto mungkin seperti ini:

Pada saat pencatatan:

(Dr) Biaya 75
(Cr) Htg A 67,5
(Cr) Htg PPh 4(2) 7,5

Pada saat pembayaran:

(Dr) Htg A 67,5
(Dr) Htg PPh 4(2) 7,5
(Cr) Kas / Bank 75

ga boleh

Pak Begawan, bukannya saat terutang atau pembayaran mana lebih dahulu? Khan PPh final diatur tersendiri, tidak ikut PP 94.
Mohon pencerahannya Pak Begawan..
Salam

Hehehe.. muantabes Pak Begawan.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 227/PJ./2002
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
pihak penyewa wajib:
a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa,
tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
b. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau
terutangnya sewa;
c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor
Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan
pembayaran atau terutangnya sewa;

(2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:
a. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling
lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau
terutangnya sewa;
b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor
pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan
pembayaran atau terutangnya sewa;

Pasal 4 KMK No. 394 Tahun 1996
Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk

a memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
b memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan;
c menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
d melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 227/PJ./2002
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
pihak penyewa wajib:
a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
b. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan
pembayaran atau terutangnya sewa;

(2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:
a. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor
pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan
pembayaran atau terutangnya sewa;

Bila dibandingkan dengan KMK, KEP telah menambahkan kata2 "tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi". Alangkah powerfullnya Dirjen Pajak.
Padahal, KMK memberikan pilihan kepada pemotong pajak untuk melaksanakan kewajibannya saat ia mengakui adanya beban sewa terutang atau saat dibayarkannya penghasilan kepada penyewa.

Berkutnya, ketentuan berikut tidak lagi dicantumkan dalam KEP :
memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan

Dengan demikian, berdasarkan KEP, penyewa harus memberikan bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 saat ia mengakui adanya beban sewa terutang dan telah memotong pajaknya, walaupun pembayaran belum dilakukan.
Akibatnya, pemilik bangunan akan heran dan kaget karena penghasilan belum ada tapi pajaknya sudah dipotong dan "terpaksa" melakukan pencatatan pengakuan adanya penghasilan serta pajak yang sudah dipotong tersebut.

Salam