Jika dalam hal pemotongan PPh Pasal 23, maka dapat terlihat dari pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Kemudian hal tersebut tercermin dari hasil equalisasi PPh Pasal 23 (WHT Payable) terhadap biaya.

Kalau ada perbedaan dalam Equalisasi Biaya dengan PPh 23 maka selisih nya harus dapat di jelaskan rekan,biasanya di bulan desember ada selisih karena Akunting sudah mencatat biaya atas PPh Pasal 23 sedangkan pelaporannya masih di bulan Januari Tahun berikutnya

Salam

Semestinya setelah kita memperoleh NPWP dan SKT maka kewajiban pajak kita sudah muncul dan harus dilaporkan, termasuk masalah kewajiban potong dan pungut atas PPh 23 nya, untuk jasa2 apa aja yg bisa dilakukan pemotongan dan pemungutan bisa liat di PMK No. 244/PMK.03/2008, jika kita memotong maka kita wajib mengeluarkan bukti potong, demikian pula sebaliknya. Atas dasar bukti yg kita miliki dari lawan transaksi tersebut maka bisa dijadikan dasar untuk kredit pajaknya, Koreksi jika salah

Salam…

Perusahaan anda bergerak di bidang apa? jika menjual jasa yg terpotong PPh 23 maka kredit pajaknya bisa jadi akan sangat signifikan.
Contoh : Perusahaan rental mobil, jasa sewanya terpotong PPh 23 jika omzet jasa sewanya 200 juta dan dipotong PPh 23 semuanya, maka secara kalkulasi kasarnya kredit pajaknya bisa 2% X 200 juta (tetapi dengan syarat anda memiliki bukti potong dari lawan transaksi anda)
Kurang lebih seperti itu, koreksi jika salah

Salam…

bukan berpengaruh ke kredit pajak perusahaan, tapi akan berpengaruh terhadap kewajiban pemotongan pajak perusahaan. Jika ternyata biaya perusahaan yang merupakan objek PPh lebih besar dibandingkan dengan DPP kewajiban pemotongan PPh yang telah disetor maka akan timbul koreksi dan kurang setor pemotongan PPh.