pengurusan paspor lewat travel agent

dear rekan ortax,

untuk pengurusan paspor lewat travel agent apakah dipotong pph pasal 23
klo iya masuk ke kategori jasa apa da bagaimana perhitungannya ?

thx

misal tagihan 2.500.000 netnya 2.400.000
keuntungan travel 100.000 berarti perhitungan pph 23nya 2%*100.000 ya

untuk perhitungan ppn travel agent untuk dokumen kan 1% dari nilai tagihan
itu mekanisme pemotongan pph 23nya bagaimana ya

klo berdasarkan s-610/pj.53/2004

Pembuatan paspor dan atau visa dimana PT ABC berposisi sebagai :
a) Agen
) Penggantian berupa biaya yang diminta atau seharusnya diminta dari pemohon paspor/visa dilaporkan pada (oleh agen)

Pajak Keluaran sebesar 10% x penggantian dan dilaporkan pada kolom C.1.1

pehitungan ppnnya menjadi 1% * jumlah invoice

caranya gimana ya pak

S-610/PJ.53/2004 – PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN AGEN PERJALANAN
WISATA

SURAT DIRJEN PAJAK

S-610/PJ.53/2004

Ditetapkan

tanggal 22 Juli 2004

PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN AGEN PERJALANAN WISATA
Sehubungan dengan surat

Saudari nomor XXX tanggal 9 Juli 2003 hal PPN Travel Agent, dengan ini

diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

–
Dalam surat tersebut

dikemukakan bahwa PT ABC mengalami keraguan dalam menerapkan perlakuan PPN atas

kegiatan usaha PT ABC. Oleh karena itu, Saudari meminta penegasan tentang

produk-produk jasa apa saja yang harus dikenakan PPN, cara penghitungan, cara

penagihan kepada pelanggan, dan cara pelaporan untuk kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :
–
Penjualan tiket pesawat udara, baik yang tiketnya diperoleh

dari perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan penerbangan luar negeri,

maupun agen perjalanan wisata lain, baik untuk penerbangan ke luar negeri maupun

untuk penerbangan di dalam negeri;

–
Perhotelan, yang voucher-nya diperoleh dari hotel dalam negeri,

hotel luar negeri, maupun agen perjalanan wisata lain, baik untuk hotel yang ada

di dalam negeri maupun untuk hotel yang ada di luar luar;

–
Pembuatan paspor, baik PT ABC berposisi sebagai agen maupun

sebagai subagen;

–

Pembuatan visa luar negeri, baik PT ABC berposisi sebagai agen

maupun sebagai subagen;

–
Airport assistance, baik PT ABC berposisi sebagai agen maupun

sebagai subagen; dan

–
Paket wisata (tiket, hotel, guide assistance), dalam hal PT ABC

berposisi sebagai agen maupun sebagai subagen, baik untuk paket wisata di dalam

negeri maupun paket wisata ke luar negeri.

–
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain
mengatur

:

–
Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah

jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk

menghitung pajak yang terutang.

–
Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Harga Jual adalah nilai

berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan

Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang

dicantumkan dalam Faktur Pajak.

–
Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai

berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang

dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam

Faktur Pajak.

–
Pasal 3A ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Pengusaha yang

melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut,

menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang terutang.

–
Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai

dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh Pengusaha.

–
Pasal 4A ayat (3) menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa keagenan penjualan tiket tidak

termasuk di antara jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

–
Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib

membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

–
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar

Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

251/KMK.04/2002, antara lain mengatur :

–
Pasal 1 menyatakan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai

Dasar Pengenaan Pajak.

–
Pasal 2 huruf h menetapkan bahwa Nilai Lain untuk penyerahan

jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari

jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

–
Butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.32/2000 tanggal 4 Mei 2000 hal Penegasan

PPN atas jasa Keagenan (Penjualan Tiket), menegaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak

atas jasa keagenan adalah jumlah imbalan jasa keagenan yang diterima atau

seharusnya diterima oleh perusahaan jasa keagenaan. Besarnya PPN yang terutang

adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak tersebut.

–
Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, penegasan pada

butir 4, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini

ditegaskan bahwa:

–
Atas penyerahan produk-produk jasa oleh PT ABC, sepanjang

produk tersebut merupakan Jasa Kena Pajak, dikenakan PPN.

–
Rincian perlakuan, Dasar Pengenaan Pajak, dan pelaporan dalam

SPT Masa PPN dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis

Produk

Dikenakan

PPN

Dikenakan/Tidak Dasar Pengenaan Pajak

Pelaporan

dalam SPT Masa PPN (Formulir 1195)
Ticket pesawat

udara, yang diterima dari :

a)

Perusahaan

penerbangan, dalam negeri maupun luar negeri

b)

Agen perjalanan

wisata lain

a) Dikenakan

PPN

b) Dikenakan PPN
a)

Penggantian berupa

komisi/imbalan yang diterima atau seharusnya diterima oleh PT ABC dari

perusahaan penerbangan

b)

Penggantian berupa

komisi/imbalan jasa keagenan yang dibagi/diberikan oleh PKP agen perjalanan

wisata lain kepada PT ABC

a)

Pajak Keluaran

sebesar 10% x komisi/imbalan jasa keagenan dan dilaporkan pada kolom

C.1.1

b)

Pajak Keluaran

sebesar 10% x komisi/imbalan jasa keagenan dan dilaporkan pada kolom

C.1.1

Penjualan

voucher hotel yang vouchernya diterima dari :
a)

Hotel, baik dalam

negeri maupun luar negeri

b)

Agen perjalanan

wisata lain
a) Dikenakan

PPN
b) Dikenakan PPN

a)

Penggantian berupa

komisi/imbalan yang diterima atau seharusnya diterima oleh PT ABC dari

hotel
b)

Penggantian berupa

komisi/imbalan yang dibagi/diberikan oleh PKP agen wisata lain kepada PT

ABC

a)

Pajak Keluaran

sebesar 10% x komisi/imbalan dan dilaporkan pada kolom C.1.1

b)

Pajak Keluaran

sebesar 10% x komisi/imbalan dan dilaporkan pada kolom

C.1.1

Pembuatan

paspor dan atau visa dimana PT ABC berposisi sebagai :

a)

Agen

b)

Subagen
a) Dikenakan

PPN

b) Dikenakan PPN

a)

Penggantian berupa

biaya yang diminta atau seharusnya diminta dari pemohon paspor/visa dilaporkan

pada (oleh agen)
b)

Penggantian berupa

komisi/imbalan yang diminta atau seharusnya diminta dari agen (oleh

subagen)

a)

Pajak Keluaran

sebesar 10% x penggantian dan dilaporkan pada kolom C.1.1

b)

Pajak Keluaran

sebesar 10% x penggantian dan dilaporkan pada kolom

C.1.1

Airport

assistance dimana PT ABC berposisi sebagai :

a)

Agen

b)

Subagen
a) Dikenakan

PPN
b) Dikenakan PPN

a)

Penggantian berupa

biaya yang dimi