Peraturan Dirjen Pajak ttg Juklak Pemotongan PPh sehub dgn OP?????
updated 16 years, 3 months ago
6 Members
·
9
Posts
Rekan ortax semuanya,
Peraturan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan OP sudah keluar belum ya?sudah memasuki bulan ketiga, kok PER dan SE nya masih belum keluar???? atau sengaja dipending supaya bagi yg salah hitung dapat dikenak denda dan sanksiya?dari PMK 252 masih membingungkan penghitungannya (dengan halaman yg setebal 17 lembar dan dengan bahasa yg sangat membingungkan).
Semoga dalam waktu dekat bisa terbit deh….
Salamkita semua berharap juklak Pajak Penghasilan segera keluar…jangan sampai peraturan nya begitu keluar berlaku surut…yang bikin WP pada pusing bikin perbaikan
Bro Koostadi, Sudah biasalah Dirjan Pajak terbitkan peraturan dan berlaku surut, sepertinya sudah menjadi BUDAYA tuh……
faktanya sampai saat ini ….masih begitu…kejadiannya
Terlambat? Udah biasaa… Tahu-tahu kalo udah terbit tanggalnya mundur, dan berlaku surut.
setuju dengan rekan begawan5060, kalo peraturan pajak bisa berlaku surut, tapi kalo peraturan mengenai korupsi tidak berlaku surut, jadi tanya kenapa?
Utk catatan kita :
Coba kita gunakan kebiasaan berlaku surut tsb utk hal² yg kita (WP) temui saat penelitian dan/atau pemeriksaan. Misalnya, Surat² Pernyataan, Surat² Perjanjian, dll. Semuanya diberlakukan surut.Guru kencing berdiri, murid kencing …
Sebenarnya kendala2 yg diungkapkan kawan2 merupakan bukti bahwa wawasan seputar pajak merupakan wawasan yg mempunyai nilai jual tinggi dan terus memerlukan pemutakhiran terakhir serta aplikasinya.Fenomena tumpang tindih peraturan pajak di Republik Indonesia memang sdh umum.Tetap semangat dan kelihatan semakin hari forum ini semakin berkualitas. Bravo Ortax.
Viewing 1 - 9 of 9 posts
